Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 375
18 Orang Diamankan Saat Demo Buruh di Jakarta Polda Metro Jaya mengamankan 18 orang
yang diduga akan ikut melangsungkan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
di depan gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2020).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan identitas 18 orang yang
diamankan diklaim bukan berasal dari kelompok buruh .
Kelompok itu ditangkap petugas saat tiba di depan gedung DPR RI. ( 18 orang diduga pelajar
diamankan saat akan ikut Aksi Buruh di gedung DPR Menurut Yusri, 18 orang tersebut juga
diklaim menamakan kelompoknya sebagai kelompok antikemapanan.
"Ya, diamanin bukan ke Polda, ada diduga indikasi kelompok-kelompok anti kemapanan," kata
Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2020).
Ia juga menyampaikan mayoritas massa yang diamankan masih berusia remaja atau pelajar.
Mereka mendatangi gedung DPR RI lantaran mendengar akan adanya unjuk rasa menolak
Omnibus Law.
"Ini pelajar, enggak ada konteksnya dengan buruh ," jelasnya.
Lebih jauh, Yusri menerangkan 18 orang yang diamankan telah dipastikan tidak membawa
senjata tajam.
Seluruhnya akan dibebaskan setelah mendapatkan edukasidari petugas kepolisian.
"Mereka dapat informasi mau ada aksi di DPR. Makanya mereka datang. Sekarang kita lagi
amankan sementara kita ambil keterangannya. Nanti kalau memang sudah selesai kita
pulangkan," ujarnya.
Sebanyak 9.236 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan mengantisipasi aksi
unjuk rasa buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.
Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan seluruh personel itu diturunkan untuk menjaga di titik
krusial daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.
"Kita mengamankan tempat yang menjadi jalurnya titik yang krusial. Ada 9.236 personel yang
kita turunkan se-wilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI-Polri dan Pemda,"
kata Kombes Pol Yusri Yunus.
Menurutnya, pihak kepolisian mengimbau agar tak ada massa yang menggelar aksi unjuk rasa.
Alasannya untuk mencegah kerumunan yang berakibat penyebaran Covid-19.
"Kita mengharapkan teman-teman serikat buruh dan pekerja dan teman-teman buruh lainnya
untuk bisa mengerti bahwa kegiatan ini bisa membentuk satu klaster baru lagi penyebaran Covid-
19. Kita mengharapkan tidak usah turun, tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan
peraturan kesehatan yang ada salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa
membuat klaster baru lagi nantinya," ujar Yusri Yunus.
Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat yang akan menggelar
aksi unjuk rasa pengesahan Undang-undang Cipta Kerja untuk tetap menerapkan protokol
kesehatan.
Hal itu dikatakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid -19 Wiku Adisasmito dalam Konferensi
Pers virtual di Istana Kepresidenan Jakarta.
374
