Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 379
Ringkasan
Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara (Sumut) menantang PKS dan
Partai Demokrat untuk mengerahkan massa ke jalan memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal itu didorong agar manuver politik di parlemen berupa penolakan RUU tersebut tak sekadar
dagelan politik.
BURUH TANTANG DEMOKRAT-PKS TURUNKAN MASSA TOLAK OMNIBUS LAW
Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara (Sumut) menantang PKS dan
Partai Demokrat untuk mengerahkan massa ke jalan memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal itu didorong agar manuver politik di parlemen berupa penolakan RUU tersebut tak sekadar
dagelan politik.
"Kita takut itu hanya dagelan politik. Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama
sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung- kampung, maka
besok turunkan massa yang banyak itu," kata aktivis Akbar Sumut, Martin Luis, di Kantor
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu (7/10).
"Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimik politik, hanya untuk mencari perhatian
rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu. Karena pada prinsipnya kedua partai parlemen
itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat," cetusnya.
Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Senin (5/10). Saat itu,
tujuh fraksi, yakni Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PPP, dan F-PAN
sepakat. Hanya dua fraksi yang menolak RUU tersebut, yaitu Partai Demokrat dan PKS.
Martin pun mengklaim pihaknya akan menurunkan ratusan orang dari berbagai organisasi yang
tergabung dalam Akbar Sumut ke jalan besok, Kamis (8/10), sebagai bentuk protes kepada
Pemerintah dan DPR.
"Kita kemarin sudah konsolidasi dengan 25 organisasi dari berbagai sektoral. Dan kita sepakat
dan memutuskan turun ke jalan besok untuk menggagalkan UU Ciptaker," ujarnya.
Menurut Martin, Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan
martabat serta menyejahterakan masyarakat. Namun, kata dia, itu memberikan 'karpet merah'
bagi investor untuk mengeruk sumber daya alam dan menindas rakyat.
"Omnibus Law berpeluang mendisharmonisasi peraturan perundang-undangan yang
menyangkut agraria yang udah ada selama ini, mereduksi norma, nilai-nilai dan kaidah yang
sudah ada sehingga menciptakan ketidakpastian hukum mempermudah perampasan kekayaan
alam untuk investor serta kelompok bisnis," tuturnya.
Mereka juga kecewa dengan aparat kepolisian yang menghalang-halangi rakyat yang ingin
menyampaikan aspirasinya menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami kecewa pada aparat kepolisian, ketika rakyat bergerak menuntut hak nya mengagalkan
Omnibus Law, Polisi justru menghalang-halangi. Di beberapa kota banyak jatuh korban. Polisi
melakukan kekerasan terhadap gerakan rakyat," ujar Martin.
"Dengan segala resiko, kami siap turun dan siap dengan konsekuensinya. Kita lihat pemerintah
dan DPR berkhianat dan semakin menindas rakyat," paparnya.
Lucius Karus menilai partai oposisi di parlemen saat ini, terutama terkait RUU Cipta Kerja, hanya
sibuk bergaya menolak dalam rapat-rapat di parlemen.
378
