Page 384 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 384
Judul Fahri Hamzah Sebut Undang-Undang Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan
MK
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/07/fahri-hamzah-
sebut-undang-undang-cipta-kerja-berpotensi-dibatalkan-mk
Jurnalis Seno Tri Sulistiyono
Tanggal 2020-10-07 14:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia)
Omnibus law itu, otomatis jelas melanggar kontstitusi karena prinsipnya dalam negara demokrasi
itu, merampas hak undang-undang, itu tidak boleh
negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia)
Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan
hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perppu dan diuji di DPR
negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia) Ini
bukan open policy, tapi legal policy. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap oleh publik dan
konstitusi merampas hak publik dan rakyat, sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan
oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi
negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia)
Mohon maaf, penasehat hukum dan tata negaranya Pak Jokowi kurang pintar. Pak Jokowi itu
bukan lawyer atau ahli hukum, mestinya ahli hukum yang harus dengar Pak Jokowi
neutral - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia) Ini
Pak Jokowi-nya yang nggak mau dengar ahli hukum atau ahli hukumnya yang tidak mau
dengerin Pak Jokowi. Tapi kelihatanya ada pedagang yang didengar oleh Pak Jokowi daripada
ahli hukumnya
positive - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia) Tidak
perlu otoriter, ajak semua ngobrol agar memahami kepentigan untuk akselerasi kita. Saya kira
semua akan ikut mendukung
negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia)
Omnibus Law itu nanti akan dihajar terus karena bertentangan dengan publik dan buruh. Kasihan
Pak Jokowi nanti diakhir jabatannya
383
