Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 388
Said Iqbal membantah pendapat beberapa pihak yang menyatakan Mogok Nasional merupakan
tindakan ilegal.
Menurut dia, aksi tersebut sebagai bentuk protes kaum buruh atas disahkannya RUU Ciptaker.
Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal.
Aksi Mogok Nasional ini dilaksanakan dengan tertib, damai, dan tidak anarkistis.
Aksi ini, ujar dia, semata-mata agar pemerintah dan DPR membuka mata atas aspirasi rakyat
terhadap RUU Ciptaker.
Menurut dia, masih banyak rakyat yang meminta pemerintah dan DPR membatalkan RUU
Ciptaker yang sudah disahkan.
Sebab, aturan sapu jagat itu memuat persoalan mendasar seperti pengurangan pesangon,
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota
(UMSK) dihilangkan, ada syarat khusus untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota
(UMK), hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan.
"KSPI juga mengimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar
tidak terpapar Covid-19. Tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga jarak di antara
massa aksi," pesan Said Iqbal.
(ast/jpnn)
387
