Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 385
Ringkasan
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut
Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan seluruh isi dari Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja, yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).
FAHRI HAMZAH SEBUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERPOTENSI DIBATALKAN
MK
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut
Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan seluruh isi dari Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja, yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).
"Omnibus law itu, otomatis jelas melanggar kontstitusi karena prinsipnya dalam negara
demokrasi itu, merampas hak undang-undang, itu tidak boleh," kata Fahri dalam keterangannya,
Jakarta, Rabu (7/10/2020).
"Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan
hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perppu dan diuji di DPR," sambung Fahri.
Menurut, UU Cipta Kerja bukan undang-undang hasil revisi atau amandemen, melainkan
undang-undang baru yang dibuat dengan menerobos banyak undang-undang.
Selain melangggar konstitusi, kata Fahri, UU Cipta Kerja juga merampas hak publik dan rakyat,
sehingga jelas-jelas melanggar HAM.
"Ini bukan open policy, tapi legal policy. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap oleh publik dan
konstitusi merampas hak publik dan rakyat, sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan
oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi," papar Fahri.
Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-209 itu mengaku, tidak habis pikir dengan bisikan para
penasihat hukum dan tata negara Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mendorong
pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, daripada mengajukan Perppu atau
melakukan sinkronisasi aturan teknis.
"Mohon maaf, penasehat hukum dan tata negaranya Pak Jokowi kurang pintar. Pak Jokowi itu
bukan lawyer atau ahli hukum, mestinya ahli hukum yang harus dengar Pak Jokowi," ucap Fahri.
"Ini Pak Jokowi-nya yang nggak mau dengar ahli hukum atau ahli hukumnya yang tidak mau
dengerin Pak Jokowi. Tapi kelihatanya ada pedagang yang didengar oleh Pak Jokowi daripada
ahli hukumnya," ujarnya.
Fahri berpendapat apabila UU Cipta Kerja nantinya dibatalkan secara keseluruhan oleh MK,
maka bisa menimbulkan kekacauan pada aturan lain yang terkait.
Sebab, Omnibus Law ini bukan tradisi Indonesia dalam membuat regulasi, sehingga akan sulit
diterapkan.
Oleh sebab itu, Fahri berharap Presiden Jokowi tidak otoriter dalam menerapkan UU Cipta Kerja
.
Tetapi harus mengumpulkan semua pihak duduk satu meja dan berbicara mengenai undang-
undang itu, agar publik bisa memililiki pemahaman yang sama dengan pemerintah.
384
