Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 386
"Tidak perlu otoriter, ajak semua ngobrol agar memahami kepentigan untuk akselerasi kita. Saya
kira semua akan ikut mendukung," papar Fahri.
Fahri pun menyebut, pemeritah seharusya tidak perlu melibatkan DPR sejak awal dalam
menuntaskan permasalahan Omnibus Law.
Cukup panggil seluruh stakeholder terkait, selesaikan secara sepihak di internal pemerintah, dan
tidak perlu menerebos banyak undang-undang.
"Omnibus Law itu nanti akan dihajar terus karena bertentangan dengan publik dan buruh.
Kasihan Pak Jokowi nanti diakhir jabatannya," ucap Fahri.
385
