Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 377
UU Cipta Kerja, kata Syaikhu, memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja
atau buruh Indonesia, dan lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor.
"Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-
pekerja, upah dan pesangon," tambah Syaikhu.
Menurutnya, UU Cipta Kerja bukan hanya cacat secara materi atau substansi tetapi juga cacat
secara formil atau prosesnya.
"UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan! Sangat besar peluang
terjadinya penyelewengan. Presiden bisa keluarkan Perppu jika memang benar benar peduli
dengan nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi," ujar Syaikhu.
376
