Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 444
Judul Tolak Omnibus Law, Buruh Kediri Memilih Jalan Lobi
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/188576/704/tolak-omnibus-law-
buruh-kediri-memilih-jalan-lobi-1602051051
Jurnalis Solichan Arif
Tanggal 2020-10-07 13:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Bahrul (Sekertaris SPSI Kediri) Kami tidak demo. Kita punya cara bijak dengan
melakukan lobi di tingkat pusat
neutral - Bahrul (Sekertaris SPSI Kediri) UMK tersebut nantinya menjadi acuan besaran gaji buruh
di Kediri
negative - Bahrul (Sekertaris SPSI Kediri) Kita meminta kejelasan
negative - Subur Widono (Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri) Tidak berani
menjawab. Masih ada pimpinan
Ringkasan
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ) Kediri tidak melawan pengesahan RUU Cipta Kerja
atau omnibus law dengan cara unjuk rasa dan mogok kerja. SPSI memilih melawan dengan
menyurati pemerintah, yakni mulai pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat.
TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH KEDIRI MEMILIH JALAN LOBI
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ) Kediri tidak melawan pengesahan RUU Cipta Kerja
atau omnibus law dengan cara unjuk rasa dan mogok kerja. SPSI memilih melawan dengan
menyurati pemerintah, yakni mulai pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat.
"Kami tidak demo. Kita punya cara bijak dengan melakukan lobi di tingkat pusat," ujar Sekertaris
SPSI Kediri Bahrul kepada wartawan. Dalam surat yang dikirimkan, SPSI Kediri menyoal dua hal
yang hingga kini dianggap belum menguntungkan kaum buruh. Pertama, soal upah minimum
yang menurut SPSI belum cukup tinggi.
"UMK tersebut nantinya menjadi acuan besaran gaji buruh di Kediri," tambah Bahrul. Saat ini
upah buruh di Kota Kediri sebesar Rp 2,06 juta per bulan. Sedangkan di Kabupaten Kediri Rp
443
