Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 443
Petisi yang dibuat oleh Pdt Penrad Siagian ini menyoroti 5 persoalan mendasar dalam RUU Cipta
Kerja ini:
1. Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya adanya wacana
pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian.
2. Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja.
3. Potensi konflik agraria dan SDA/lingkungan hidup.
4. Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat atas nama
kepentingan pembangunan dan ekonomi.
5. Kekuasaan birokratis yang terpusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi
daerah pasca 1998. RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam
mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan
penerbitan izin.
Buruh Gelar Demo dan Mogok Kerja Massal Buruh melakukan demo dan mogok kerja massal
menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Misalnya ratusan massa aksi buruh yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja
sempat memadati Jalan Raya Bandung-Garut atau di kawasan Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung, sekira pukul 10.00 WIB, 6 Oktober 2020.
Ketua SPPB Bandung Raya, Slamet Priatno mengatakan aksinya turun ke jalan itu merupakan
bentuk secara tegas menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah
pada Senin sore, 5 Okrober 2020.
Ratusan buruh itu melakukan aksi long march mulai dari kawasan Rancaekek, hingga ke arah
Gerbang Tol Cileunyi. Akibatnya, pengendara jalan sempat tersendat oleh aksi long march itu.
442
