Page 438 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 438
Menurut Wiku pemerintah terus melakukan antisipasi munculnya klaster baru penyebaran Covid-
19.
Salah satunya klaster yang diakibatkan karena adanya kerumunan, karena berdasarkan data
yang diterima Satgas, sudah mulai bermunculan klaster dari sektor industri.
"Klaster industri sudah banyak bermunculan. Ini tentunya juga berpotensi mengganggu kinerja
pabrik dan industri lainnya. Dan potensi serupa juga akan muncul dalam kegiatan berkerumun
yang dilakukan hari ini," katanya.
Demi keamanan dan kebaikan semua masyarakat, aktivitas apapun termasuk unjuk rasa harus
tetap menerapkan protokol kesehatan.
Mulai dari mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabu, menjaga jarak, hingga
menghindari kerumunan.
Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk menerapkan undang-
undang kekarantinaan dalam merespon aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja Omnibus Law.
"Sampai dengan saat ini tidak ada rencana untuk menggunakan UU Kekarantinaan dalam
merespons ini," kata Wiku.
Undang-undang kekarantinaan bisa dijadikan dasar untuk membubarkan aksi buruh yang
melakukan mogok nasional dan berunjuk rasa memprotes UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Terkait dengan pembubaran aksi unjuk rasa menurut Wiku, merupakan kewenangan dari aparat
kepolisian.
Pihaknya hanya mengingatkan para pengunjukrasa agar menerapkan protokol kesehatan saat
menyampaikan aspirasinya.
"Pembubaran kegiatan aspirasi merupakan kewenangan dari pihak aparat penegak hukum dalam
hal ini kepolisian yang sedang bertugas. Oleh karena itu kami mendorong agar para pihak yang
ingin menyampaikan aspirasinya untuk mematuhi arahan dari pihak kepolisian selama kegiatan
berlangsung,"katanya.
PKS Minta Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Cipta Kerja Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
atau Perppu, mencabut Undang- Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat, terbitkan Perppu, cabut
Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya" kata
Syaikhu.
Menurut Syaikhu, aksi unjuk rasa buruh dan koalisi masyarakat sipil ini sangat bisa dipahami,
karena kandungan UU Cipta Kerja , baik secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan
masyarakat.
"Aksi buruh dan koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Ciptaker berdampak buruk
bukan hanya kepada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan
hidup dan kedaulatan ekonomi kita," kata Syaikhu.
UU Cipta Kerja, kata Syaikhu, memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja
atau buruh Indonesia, dan lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor.
"Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-
pekerja, upah dan pesangon," tambah Syaikhu.
437
