Page 441 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan
Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

FAKTA OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA YANG DISAHKAN 5 OKTOBER

257 Anggota DPR bolos saat pengesahan Omnibus Law dan Puan Maharani matikan mikrofon
Anggota DPR RI saat rapat paripurna terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020
meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam proses pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU ini, terdapat beberapa
fakta mulai dari 257 anggota DPR yang bolos saat pengesahan, hingga Partai Demokrat yang
walk out dari Paripurna.

Sebelumnya pada 12 Februari 2020, Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden, RUU Cipta
Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI.

Saat penyerahan, pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
Selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis
Syamsuddin.

257 Anggota DPR Bolos saat Pengesahan Omnibus Law Sebanyak 257 orang anggota DPR RI
tidak hadir dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Sementara yang hadir hanya
318 anggota DPR. Meski demikian, rapat paripurna tetap digelar.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Azis
Syamsuddin. Turut hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani serta dua pimpinan lainnya yakni
Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel.

Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap
Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Fraksi Partai Demokrat Walk Out dari Paripurna Fraksi Partai Demokrat walk out dari rapat
paripurna saat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena menganggap tak diberikan
kesempatan berbicara mengenai pandangan mini fraksi.

Saat itu Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, meminta kepada Wakil Ketua
DPR RI Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin selaku Pemimpin Sidang, agar diberikan waktu
berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law.

Namun Azis mengatakan pandangan Fraksi Partai Demokrat akan diberikan kesempatan setelah
perwakilan pemerintah menyampaikan pandangannya.
Puan Maharani Matikan Mikrofon Anggota DPR Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan
mikrofon Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman yang meminta diberikan
waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

440