Page 440 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Disahkan 5 Oktober
Nama Media tirto.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://tirto.id/fakta-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-disahkan-5-
oktober-f5Fg
Jurnalis Yantina Debora
Tanggal 2020-10-07 13:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Benny K. Harman (Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat) Iya, nanti, Pak. Setelah
pandangan dari pemerintah

negative - Benny K. Harman (Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat) Tidak, saya dulu

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar) Pak Benny, saya bisa minta
Anda untuk dikeluarkan dari ruangan ini. Kalau Anda tidak mengikuti aturan dan mekanisme

neutral - Benny K. Harman (Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat) Satu menit saja

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar) Baiklah, pemerintah silakan
sampaikan pandangannya

neutral - Benny K. Harman (Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat) Kalau demikian, kami Fraksi
Demokrat walk out dan tidak bertanggung jawab atas

neutral - Benny K. Harman (Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat) Kalau demikian, kami Fraksi
Demokrat walk out dan tidak bertanggung jawab atas.

Ringkasan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020
meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam proses pengesahan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU ini, terdapat beberapa fakta mulai dari 257 anggota
DPR yang bolos saat pengesahan, hingga Partai Demokrat yang walk out dari
Paripurna.Sebelumnya pada 12 Februari 2020, Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden,
RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI.

Saat penyerahan, pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. Selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan
439