Page 450 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat yang akan menggelar
aksi unjuk rasa pengesahan Undang-undang Cipta Kerja untuk tetap menerapkan protokol
kesehatan.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid -19 Wiku Adisasmito dalam Konferensi
Pers virtual di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Satgas mengimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam
berdemokrasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetaplah memakai masker serta
menjaga jarak," kata Wiku.

Menurut Wiku pemerintah terus melakukan antisipasi munculnya klaster baru penyebaran Covid-
19.

Salah satunya klaster yang diakibatkan karena adanya kerumunan, karena berdasarkan data
yang diterima Satgas, sudah mulai bermunculan klaster dari sektor industri.

"Klaster industri sudah banyak bermunculan. Ini tentunya juga berpotensi mengganggu kinerja
pabrik dan industri lainnya. Dan potensi serupa juga akan muncul dalam kegiatan berkerumun
yang dilakukan hari ini," katanya.

Demi keamanan dan kebaikan semua masyarakat, aktivitas apapun termasuk unjuk rasa harus
tetap menerapkan protokol kesehatan.

Mulai dari mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabu, menjaga jarak, hingga
menghindari kerumunan.

Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk menerapkan undang-
undang kekarantinaan dalam merespon aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja Omnibus Law.

"Sampai dengan saat ini tidak ada rencana untuk menggunakan UU Kekarantinaan dalam
merespons ini," kata Wiku.
Undang-undang kekarantinaan bisa dijadikan dasar untuk membubarkan aksi buruh yang
melakukan mogok nasional dan berunjuk rasa memprotes UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Terkait dengan pembubaran aksi unjuk rasa menurut Wiku, merupakan kewenangan dari aparat
kepolisian.

Pihaknya hanya mengingatkan para pengunjukrasa agar menerapkan protokol kesehatan saat
menyampaikan aspirasinya.

"Pembubaran kegiatan aspirasi merupakan kewenangan dari pihak aparat penegak hukum dalam
hal ini kepolisian yang sedang bertugas. Oleh karena itu kami mendorong agar para pihak yang
ingin menyampaikan aspirasinya untuk mematuhi arahan dari pihak kepolisian selama kegiatan
berlangsung,"katanya.

PKS Minta Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Cipta Kerja Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
atau Perppu, mencabut Undang- Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat, terbitkan Perppu, cabut
Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya" kata
Syaikhu.

449