Page 452 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 452

Judul               Outsourcing, Aturan Pemerintah Warisan Presiden Megawati yang
                                    Diperbarui di Era Jokowi
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://video.tribunnews.com/view/175062/outsourcing-aturan-
                                    pemerintah-warisan-presiden-megawati-yang-diperbarui-di-era-jokowi
                Jurnalis            Panji Anggoro Putro
                Tanggal             2020-10-07 12:57:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Ida  Fauziah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Syarat-syarat  dan  perlindungan  hak  bagi
              pekerja dalam kegiatan alih daya atau outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan dalam
              kegiatan alih daya UU ini memasukkan prinsip pengalihan perlindingan hak bagi pekerja apabilaa
              terjadi pergantian perusahaan alih daya

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jika di UU Nomor 13
              Tahun 2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya ke depan semua
              jenis pekerjaan bisa di- outsourcing -kan. Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah
              hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum,
              dan pesangon dihapuskan



              Ringkasan

              Outsourching    merupakan  sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  Megawati  Soekarnoputri  saat
              menjabat  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia  periode  2001-2004.  Dikutip  dari    Wikipedia,
              Outsourching  adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
              Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian
              kepada  hal  utama  dari  perusahaan  tersebut.  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziah,  tak
              menjelaskan  secara  spesifik  apakah  batasan  pekerjaan    outsourcing    masih  dibatasi  atau
              diperluas dalam UU Cipta Kerja.  Dalam penjelasannya terkait revisi pasal  Outsourcing  di UU
              Cipta  Kerja,  Ida  hanya  mengatakan  kalau  perubahan  terjadi  pada  prinsip  pengalihan
              perlindungan.



              OUTSOURCING, ATURAN PEMERINTAH WARISAN PRESIDEN MEGAWATI YANG
              DIPERBARUI DI ERA JOKOWI

              Outsourching    merupakan  sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  Megawati  Soekarnoputri  saat
              menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2001-2004.

                                                           451
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457