Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 451
Menurut Syaikhu, aksi unjuk rasa buruh dan koalisi masyarakat sipil ini sangat bisa dipahami,
karena kandungan UU Cipta Kerja, baik secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan
masyarakat.
"Aksi buruh dan koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Ciptaker berdampak buruk
bukan hanya kepada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan
hidup dan kedaulatan ekonomi kita," kata Syaikhu.
UU Cipta Kerja, kata Syaikhu, memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja
atau buruh Indonesia, dan lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor.
"Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-
pekerja, upah dan pesangon," tambah Syaikhu.
Menurutnya, UU Cipta Kerja bukan hanya cacat secara materi atau substansi tetapi juga cacat
secara formil atau prosesnya.
"UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan! Sangat besar peluang
terjadinya penyelewengan. Presiden bisa keluarkan Perppu jika memang benar benar peduli
dengan nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi," ujar Syaikhu.
450
