Page 454 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 454
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, tak menjelaskan secara spesifik apakah batasan
pekerjaan outsourcing masih dibatasi atau diperluas dalam UU Cipta Kerja.
Dalam penjelasannya terkait revisi pasal Outsourcing di UU Cipta Kerja, Ida hanya mengatakan
kalau perubahan terjadi pada prinsip pengalihan perlindungan.
"Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja dalam kegiatan alih daya atau outsourcing
masih tetap dipertahankan. Bahkan dalam kegiatan alih daya UU ini memasukkan prinsip
pengalihan perlindingan hak bagi pekerja apabilaa terjadi pergantian perusahaan alih daya," kata
Ida dalam keterangan resminya, Rabu (7/10/2020).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan dalam
Omnibus Law ada semacam fleksibilitas pasar kerja.
Dia menilai, istilah ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan
tetap (PKWTT).
"Jika di UU Nomor 13 Tahun 2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan,
nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa di- outsourcing -kan. Jika ini terjadi, masa
depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di
PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan," sebut Iqbal dalam
keterangannya.
Jika di dalam Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan dengan jelas, ada batasan yang
jelas antara core business dengan non-core business. Di mana outsourcing hanya
diperbolehkan dipekerjakan di non-core business.
453
