Page 458 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Ringkasan

Country Manager Jobstreet Indonesia, Faridah Lim mencatat sebanyak 54 persen pekerja di
Indonesia mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 35
persen diberhentikan secara permanen, dan 19 persen sisanya dirumahkan sementara.

SURVEI JOBSTREET: 35 PERSEN PEKERJA RI KENA PHK, PALING BANYAK DI
SEKTOR HOSPITALITY
Jakarta - Country Manager Jobstreet Indonesia, Faridah Lim mencatat sebanyak 54 persen
pekerja di Indonesia mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19. Dari jumlah itu,
sebanyak 35 persen diberhentikan secara permanen, dan 19 persen sisanya dirumahkan
sementara.
"Itu adalah data yang kita dapatkan bahwa valid terjadinya pemutusan hubungan kerja dari
dunia usaha pada dunia kerja," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (6/10).

Adapun pekerja yang paling terkena dampaknya dalam hal pemberhentian kerja permanen
atau sementara yakni di sektor hospitality atau catering yang mencapai 85 persen. Kemudian
diikuti oleh pariwisata dan travel yakni 82 persen.

Selanjutnya, industri pakaian, garmen, textile juga mengalami dampak besar terhadap
pemberhentian pekerja atau sementara yakni hampir sebesar 71 persen. Juga industri makanan
dan minuman ini juga terdampak cukup signifikan mencapai 69 persen, kemudian arsitektur
bangunan 64 persen.

"Mungkin sedikit data di bawah profile siapa sih pekerja yang paling dominan terdampak adalah
yang mereka sedang tidak bekerja full time itu mencapai 67 persen. dan sisi penghasilan juga
kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi terdampak adalah yang penghasilan dibawah Rp2,5 juta
itu mencapai 74 persen," sambung dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyebut, terlalu dini untuk menilai jika UU Cipta Kerja akan membuat buruh rentan terkena
PHK. Sebab, dia menilai semangat undang-undang anyar ini justru telah banyak mengakomodir
kepentingan buruh.

"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja
ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan
bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," tegas Ida di Jakarta, Selasa (6/10).
Lebih jauh, Ida juga menanggapi polemik yang terjadi pada tataran masyarakat atas penolakan
pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menurutnya, ada dua cara yang akan di
maksimalkan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar legowo menerima kehadiran UU
kontroversial itu.

"Bagaimana meyakinkan para buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU
memulihkan ekonomi tercapai?. Terdapat 2 (dua) hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah,"
jelasnya.
Petama, mengintensifkan dialog dengan pemangku berbagai pemangku kepentingan.
"Utamanya unsur pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga

457