Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 462
Judul Menaker Menjawab Tuntutan Buruh yang Menolak UU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/07/menaker-
menjawab-tuntutan-buruh-yang-menolak-uu-cipta-kerja
Jurnalis Rina Ayu Panca Rini
Tanggal 2020-10-07 12:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi
dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Penyusunan ketentuan klaster
ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003.
Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Disamping itu, RUU Cipta Kerja mengatur
perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam rangka pengawasan terhadap
Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap
perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS)
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan adanya kejelasan dalam konsep
penetapan Upah Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran Upah Minimum
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang
bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang
sedang mengalami proses PHK
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian dalam rangka memberikan jaminan
sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja
negative - Said Iqbal (Ketua KSPI) Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak
keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional
yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing
461
