Page 463 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 463
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah , menjawab tujuh isu krusial buruh yang ramai-ramai
menolak UU Cipta Kerja. Dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (6/10/2020),
Ida memaparkan poin krusial seperti PWKT, PHK, pesangon , maupun hak cuti.
MENAKER MENJAWAB TUNTUTAN BURUH YANG MENOLAK UU CIPTA KERJA
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu , JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah , menjawab tujuh isu krusial buruh yang ramai-ramai menolak UU Cipta Kerja .
Dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (6/10/2020), Ida memaparkan poin
krusial seperti PWKT, PHK, pesangon , maupun hak cuti.
"Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja. Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan
Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003. Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan
dikembalikan kepada UU 13/2003," ujar Ida.
Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja/buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
"Disamping itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT," kata dia.
Selanjutnya, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan Alih Daya
(outsourcing) masih tetap dipertahankan.
Bahkan RUU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi
pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya. Hal ini sesuai dengan amanat
putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.
"Dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga mengatur
syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online
Single Submission (OSS)," terangnya.
Kemudian, terkait ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU
eksisting (UU 13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan
waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.
Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk
hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara
dinamis.
Lalu, ujar Ida, RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi
pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP
78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Dalam poin UMK ia mengatakan, terdapat penegasan "Dengan adanya kejelasan dalam konsep
penetapan Upah Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran Upah Minimum," jelas politis PKB ini.
Ida pun menerangkan, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta
meningkatkan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil, maka RUU Cipta Kerja mengatur
ketentuan pengupahan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil.
462
