Page 466 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 466
Judul Simak, Perubahan Aturan Pengkreditan Pajak di UU Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4376041/simak-perubahan-
aturan-pengkreditan-pajak-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Pipit Ika Ramadhani
Tanggal 2020-10-07 12:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan menjadi
Undang-Undang (UU) oleh DPR RI melalui rapat paripurna.
Selain mengatur antara pekerja dan perusahaan, UU Cipta Kerja ini menyelipkan sejumlah
perubahan mengenai perpajakan. Setidaknya ada 4 UU perpajakan yang masuk dalam bagian
ketujuh UU tersebut.
Merujuk pada Pasal 112 RUU Cipta Kerja , terjadi perubahan atas pajak masukan yang
sebelumnya dimuat dalam Pasal 9 UU PPN. Dimana, "Pajak masukan dalam suatu masa pajak
dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama," demikian bunyi Pasal 9 ayat
(2) UU PPN yang juga dimuat dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja.
SIMAK, PERUBAHAN ATURAN PENGKREDITAN PAJAK DI UU CIPTA KERJA
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan menjadi
Undang-Undang (UU) oleh DPR RI melalui rapat paripurna.
Selain mengatur antara pekerja dan perusahaan, UU Cipta Kerja ini menyelipkan sejumlah
perubahan mengenai perpajakan. Setidaknya ada 4 UU perpajakan yang masuk dalam bagian
ketujuh UU tersebut.
Merujuk pada Pasal 112 RUU Cipta Kerja , terjadi perubahan atas pajak masukan yang
sebelumnya dimuat dalam Pasal 9 UU PPN. Dimana, "Pajak masukan dalam suatu masa pajak
dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama," demikian bunyi Pasal 9 ayat
(2) UU PPN yang juga dimuat dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja.
Lebih rinci, pada pasal 9 ayat (2a) UU PPN dijelaskan; Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum
berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas
perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
Sementara pada pasal 9 ayat (2a) UU Cipta Kerja , ada beberpa penambahan poin yang lebih
rinci dengan kaupan yang lebih luas.
465
