Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020
P. 36
Kelima, memanfaatkan maha data untuk mengetahui pola permintaan yang dapat ditindaklanjuti
dengan penyediaan produk atau jasa terkait.
MAKIN AGRESIF
Mendengar masukan pelaku usaha, pemerintah berjanji mengambil langkah lebih agresif sebagai
upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga sudah
bertitah agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami minus lebih dari dua kuartal berturut-turut.
Untuk menghalau terulangnya kontraksi ekonomi, Presiden menginstruksikan agar jajaran
kementerian meracik jurus yang tepat supaya roda industri berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengemukakan pemerintah perlu
membelanjakan Rp800 triliun dalam satu kuartal untuk mencegah jatuhnya Indonesia ke jurang
resesi.
Menurutnya, peningkatan daya beli tetap menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Melalui
daya beli yang terjaga, Airlangga yakin isu hard landing perekonomian dapat disetop.
Dengan demikian, kuartal III/2020, ekonomi nasional diharapkan berangsur membaik.
"Dan inilah yang sedang dikejar oleh pemerintah," tegasnya.
Di tempat terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berpendapat sektor ketenagakerjaan
pun menjadi instrumen utama untuk memutar roda ekonomi riil.
"Agar tidak terjadi kontraksi yang lebih dalam, roda perekonomian dan dunia kerja harus tetap
berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan (penyebaran pandemi Covid-
19)," ujar Ida.
Berdasarkan laporan Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Juli 2020,
setidaknya terdapat 2.146.667 pekerja kehilangan mata pencarian akibat terdampak pandemi.
Perinciannya; sebanyak 383.645 pekerja terkena PHK, lebih dari 1 juta yang dirumahkan, dan
sekitar 630.000 pekerja informal kehilangan pekerjaan atau bangkrut.
Ida menyebut Kemenaker telah menyiapkan langkah mitigasi pandemi di sektor ketenagakerjaan
untuk menjaga daya beli rakyat.
Pertama, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha untuk mencegah PHK serta berbagai stimulus
ekonomi untuk perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK.
Kedua, program keringanan bagi 56 pekerja sektor formal, di antaranya; insentif pajak, relaksasi
pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan pembayaran pinjaman/kredit.
Ketiga, jaring pengaman sosial pekerja sektor informal. "Dari 70,5 juta pekerja sektor informal
yang termasuk ke dalam kategori miskin dan rentan harus mendapatkan bantuan sosial," ujar
Ida.
Keempat, memprioritaskan program Kartu Prakerja bagi korban PHK. Sampai dengan saat ini,
pendaftar Kartu Prakerja sudah 8,4 juta orang, sedangkan pagunya hanya 5,6 juta sehingga
korban PHK mesti diutamakan.
Kelima, intensifikasi program padat karya tunai. Melalui langkah tersebut, Ida berharap adanya
penyerapan tenaga kerja di Kementerian Desa, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat,
Kementerian BUMN, dan sejumlah kementerian lain.
34
