Page 510 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 510

Willy  juga  menjelaskan manfaat  penyiaran  digital,  yaitu  adanya keberagaman  isi  dan  ragam
              siaran, keberagaman kepemilikan serta frekuensi analog yang lancar.
              Dengan demikian, terdapat siaran yang berkualitas, tayangan yang jernih dan akses siaran yang
              merata. Kemudahan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena masih ada siaran di
              beberapa daerah yang sulit ditangkap.

              Selain itu, menurut dia, regulasi tersebut juga mengakomodasi program USO  (universe service
              obligation)    dengan  mempertimbangkan  kepadatan  wilayah  serta  penataan  pemancar  yang
              sesuai estetika dan lingkungan.

              Secara keseluruhan, melalui Omnibus Law klaster penyiaran, ia mengharapkan pembangunan
              nasional melalui pemanfaatan teknologi digital dapat terwujud, paling cepat dua tahun setelah
              adanya peraturan hukum ini.

              Sebelumnya,  rapat  Paripurna  DPR  pada  Senin  (5/10/2020)  telah  menyepakati  Rancangan
              Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-undang (UU).

              UU Cipta Kerja yang juga sering disebut Omnibus Law diajukan pemerintah untuk mengatasi
              berbagai persoalan investasi yang selama ini masih menghambat kinerja perekonomian nasional.

              UU  ini  terdiri  dari  15  Bab  dan  174  pasal  yang  secara  garis  besar  mencakup  peningkatan
              ekosistem  investasi  dan  kemudahan  perizinan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  UMKM  dan
              koperasi, dan ketenagakerjaan.
              Peraturan  ini  juga  mengakomodasi  mengenai  riset  dan  inovasi,  kemudahan  berusaha,
              pengadaan  lahan,  kawasan  ekonomi,  investasi  pemerintah,  dan  proyek  strategis  nasional,
              dukungan administrasi pemerintahan serta sanksi.

              Meski demikian, RUU ini sempat mendapatkan pertentangan dari sebagian masyarakat maupun
              buruh, karena dianggap hanya menguntungkan para pengusaha, dapat menggusur masyarakat
              adat, dan berpotensi mengganggu lingkungan dan kelestarian alam.

              Sumber:ANTARA.


































                                                           509
   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515