Page 660 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 660
Judul Manuver Oposisi di Era Omnibus Law: Pragmatis dan Tak Gigih
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006133854-32-
554933/manuver-oposisi-di-era-omnibus-law-pragmatis-dan-tak-gigih
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 20:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al-Azhar) Paling celaka UU KPK, semua
fraksi menyetujui. Itu sebenarnya oposisi-koalisi betul-betul dagelan. Kalau tidak ada check and
balances akan abuse of power (penyalahgunaan wewenang)
negative - Fajrian (None) Lihat saja dulu Gerindra menghajar Jokowi habis-habisan, sekarang
membela habis-habisan. Bukan berdasarkan ideologi, tapi pragmatisme. Ini yang sedang terjadi
di negeri kocak ini
neutral - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Hanya
mengatakan menolak tanpa terlihat ada upaya gigih untuk memastikan sikap mereka itu bukan
hanya sekadar sikap politik, hanya lips service saja
negative - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Oposisi di DPR
bergerak sendiri, publik bergerak sendiri. Keterpecahan seperti ini yang disukai oleh koalisi
pemerintah karena itu artinya tekanan pada mereka biasa saja
Ringkasan
Perlawanan partai oposisi atau yang berada di luar pemerintahan terhadap perundangan yang
tak memihak masyarakat dinilai bak dagelan. Pasalnya, ada inkonsistensi sikap dalam
pembahasan di DPR dan kurang totalnya gerakan perlawanan. Pada Senin (5/10), DPR
mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di tengah gelombang
penolakan publik. Koalisi pendukung Presiden Joko Widodo di parlemen kembali menundukkan
oposisi tanpa perlawanan berarti.
MANUVER OPOSISI DI ERA OMNIBUS LAW: PRAGMATIS DAN TAK GIGIH
Jakarta - Perlawanan partai oposisi atau yang berada di luar pemerintahan terhadap
perundangan yang tak memihak masyarakat dinilai bak dagelan. Pasalnya, ada inkonsistensi
sikap dalam pembahasan di DPR dan kurang totalnya gerakan perlawanan.
659
