Page 657 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 657
"Banyak dalam ketentuan pasal di UU Cipta Kerja yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut.
Ini bertentangan dengan semangat yang awalnya seakan-akan diusung Omnibus Law yang ingin
mensimplifikasi kebijakan," katanya.
Dari aspek hukum ketenagakerjaan, juga terdapat pengaturan pasal yang dinilai janggal pada
UU tersebut. Misalnya perkara pesangon untuk pegawai yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK).
Ia menilai aneh UU Cipta Kerja mengatur batas maksimal pesangon. Padahal, seharusnya UU
mengatur batas minimal. Jika yang diatur batas maksimal, maka perusahaan bisa menentukan
pesangon jauh dari maksimal.
"Banyak hal detail sepertinya yang dibuat tergesa-gesa. Dari sisi klaster ketenagakerjaan, banyak
yang perlu dikaji ulang," lanjutnya.
Sebelumnya DPR mempercepat Rapat Paripurna pengesahan UU Cipta Kerja pada Senin (5/10).
Beleid ini menuai banyak kritik dan kontroversi karena dinilai merampas hak rakyat, utamanya
buruh. Kendati begitu, pemerintah berharap UU Cipta Kerja dapat membantu pemulihan ekonomi
dan mendorong investasi.
(fey/gil).
656
