Page 654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 654
TANPA UU CIPTA KERJA PUN, LEBIH 50 PERSEN PERUSAHAAN DI KOTA
TASIKMALAYA BELUM PENUHI HAK PEKERJA
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tasikmalaya menilai, masih banyak perusahaan
di Kota Tasikmalaya yang nakal atau belum memenuhi hak para pekerjanya secara penuh.
Sayangnya, terkait itu selama ini tidak ada langkah dari pemerintah untuk menindak perusahaan
yang "nakal" itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota
Tasikmalaya , Yuhendra Effendi. Menurutnya, saat ini perusahaan yang menjamin hak
pekerjanya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kota Tasik masih di bawah 50 persen.
Semantara sisanya bahkan antara 60 hingga 70 persennya masih bermasalah dalam menjamin
hak pekerja .
"Masalah tenaga kerja itu bukan hanya upah. Misalnya satu perusahaan membayar upah sesuai,
tapi tak ada jaminan sosial, jam kerja yang tidak sesuai, tunjangan yang dihilangkan dan yang
lainnya. Sehingga sekitar 60-70 persen SPSI menilai masih melakukan pelanggaran," kata dia,
Selasa, 6 Oktober 2020.
Karena itu ujar Yuhendra, pihaknya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya agar
memberikan perhatian dan perlindungan kepada para pekerja .
Perlindungan tersebut salah satunya melalui jaminan pekerja mendapatkan upah sesuai UMK,
mendapat jaminan sosial, kejelasan jam kerja, dan lainnya.
"Masih banyak teman-teman kita di perusahan yang mendapat upah jauh di bawah umk.
Pemerintah tahu, tapi tidak ada perubahan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya , Rahmat Mahmuda mengatakan,
pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan
pengawasan.
Selain itu, saat ini kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di tingkat provinsi.
"Kalau dulu kan di tingkat kota ada, jadi kalau ada masalah bisa langsung tertangani dengan
cepat. Mungkin masalah koordinasi saja," kata dia.
Rahmat menegaskan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pengawas
ketenagakerjaan.
Dengan begitu, ketika ada masalah mengenai hak pekerja yang tak sesuai dapat langsung
ditangani dengan mediasi atau langkah lainnya. "Tadi juga ada pengawas, intinya mereka siap
24 jam kalau ada aduan," kata dia.
Rahmat mengingatkan, perusahaan juga harus terus menjamin hak para karyawannya. Sebab,
bukan tak mungkin pelanggaran hak kepada tenaga kerja dibawa ke ranah pidana.
"Sanksi pidana itu bisa diterapkan kalau ada perusahan yang melanggar. Pengawas itu ada di
penyidik. Kalau ada laporan juga kita sampaikan ke pengawas," kata Rahmat Disinggung terkait
disahkannya UU Cipta Kerja omnibus law , yang telah disahkan RI dan pemerintah pusat,
Rahmat mengatakan, masih ada celah melalui peraturan pemerintah.
"Itu kan sudah disahkan, tapi menurut saya masih ada celah melalui peraturan pemerintah. Jadi
nanti bisa saja dalam penerapannya secara teknis bisa diatur melalui peraturan pemerintah.Itu
akan kita usulkan," ucapnya.***.
653
