Page 650 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 650
Adapun pertimbangan judicial review tersebut berangkat dari adanya deretan pasal-pasal yang
mengurangi hak pekerja. Misalnya, penghapusan aturan mengenai jangka waktu perjanjian
waktu kerja tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.
Pertimbangan lainnya, antara lain, karena pemerintah dan DPR tidak melibatkan peran publik
selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan.
Sunarno mengatakan pihaknya masih akan memaksimalkan aksi mogok nasional buruh di
sejumlah daerah yang akan digelar selama tiga hari mulai hari ini hingga Kamis (8/10)
mendatang.
Aksi puncaknya akan digelar di depan Istana Presiden, Jakarta, bersama sejumlah elemen
masyarakat lain, seperti organisasi mahasiswa, dan gerakan masyarakat secara umum. Aksi hari
Kamis (8/10) lusa akan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabutan UU Ciptaker.
Sunarno menyebut, lokasi aksi itu pindah dari semula di depan kompleks DPR/MPR menyusul
rapat paripurna yang dimajukan. Dia memperkirakan aksi akan diikuti oleh setidaknya 20 ribu
massa aksi gabungan.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Roy Jinto, juga mengatakan upaya hukum akan ditempuh organisasi buruh. Serikat
Buruh, katanya, akan melakukan F ocus Group Discussion (FGD) terlebih dahulu untuk
merumuskan pasal-pasal dalam UU yang akan dilaporkan ke MK.
649
