Page 646 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

harus dikawal dengan ketat. Aturan baru tersebut tidak boleh merugikan program pensiun
pekerja.
Direktur Eksekutif Perkumpulan DPLK Syarifudin Yunus menilai bahwa disahkannya Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja merupakah realitas legislatif yang telah terjadi. Namun, dampaknya
bagi industri DPLK baru terlihat setelah draft resmi diundangkan.

Menurutnya, penyusunan aturan turunan, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan
Presiden (Perpres) terkait program pensiun dan pesangon pekerja harus dikawal dengan
seksama agar tidak menjadi petaka bagi persiapan pensiun para pekerja.

"Menurut saya aturan turunan itu harusnya mengatur pendanaan pesangon oleh pemberi kerja,
sehingga tidak jadi masalah di pekerja. Selama ini memang kesadaran pemberi kerja juga masih
harus ditingkatkan, baik soal pensiun maupun pesangon," ujar Syarif kepada Bisnis , Selasa
(6/10/2020).

Dia menilai bahwa UU Cipta Kerja tersebut harus mengaitkan perlindungan para pekerja dengan
program pensiun dan pesangonnya. Saat ini, meskipun secara prinsip masih terdapat pemberian
manfaat pesangon, tetapi nilainya telah menurun.

Mulanya, berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja akan mendapatkan
pesangon senilai 32,2 kali upah, tetapi dalam UU Cipta Kerja nilainya turun menjadi maksimal
25 kali upah. Pembayaran itu pun 19 kalinya ditanggung pemberi kerja dan 6 lainnya dari
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Kita perlu menunggu aturan turunan dari UU Cipta kerja, seperti apa? Secara industri dana
pensiun, intinya program pensiun seperti DPLK masih sangat diperlukan untuk pekerja di
manapun, karena faktanya tidak lebih dari 6% pekerja di Indonesia yang sudah punya program
pensiun," ujarnya.

Terlepas dari berapapun besaran pesangon, Syarif menilai bahwa pemberi kerja harus memiliki
kesadaran untuk "mendanakan" secara terpisah pesangon itu ke lembaga yang kompeten,
seperti DPLK. Hal tersebut agar tidak terdapat masalah di kemudian hari soal pesangon pekerja,
baik karena pensiun atau PHK.

"Justru pemerintah seharusnya fokus pada penerapan pesangon, apakah tiap perusahaan sudah
mendanakan? Sehingga pada saat diperlukan dananya memang tersedia. Problem pesangon kan
selama ini karena ketersediaan dana," ujarnya.

645