Page 642 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 642
Judul LBH: Rakyat Kini Diabaikan DPR dan Pemerintah
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006170709-20-
555090/lbh-rakyat-kini-diabaikan-dpr-dan-pemerintah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 20:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Aprilia Lisa (None) Mereka mengacuhkan suara rakyat. Dan marah itu ekspresi ketika
mereka sebagai warga negara yang punya hak. Mereka sebagai warga negara yang harus dibela
oleh DPR dan pemerintah, namun pada saat proses omnibus law dibuang jauh-jauh
neutral - Aprilia Lisa (None) Dan mereka pasti berpikir, bagaimana anak saya bisa bersekolah
nanti? Bagaimana tanah adat saya ke depan? Bagaimana agar bumi tetap sehat dan terhindar
dari bencana? itu yang bikin mereka turun ke jalan
negative - Fatia Maulidiyanti (Koordinator Badan Pekerja KontraS) Itu dilakukan diam-diam dan
bertentangan dengan prinsip HAM yang tak pertisipatif. DPR telah melakukan keputusan dan
langkah yang bertentangan dng kepentingan publik dan tak mewakilkan rakyat sendiri
neutral - Fatia Maulidiyanti (Koordinator Badan Pekerja KontraS) Ini bisa diatasi oleh cara-cara
tertentu. Dan tak perlu sampai mengeluarkan telegram oleh Kapolri untuk melarang buruh
berdemonstrasi
negative - Susan Herawati (Sekretaris Jenderal KIARA) Melalui Undang-undang ini, Pemerintah
dan DPR akan menciptakan ketidakadilan, krisis sosial dan krisis lingkungan hidup semakin parah
negative - Susan Herawati (Sekretaris Jenderal KIARA) Dampaknya, kehancuran bagi kawasan
pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin masif terjadi
neutral - Susan Herawati (Sekretaris Jenderal KIARA) UU Cipta Kerja akan terus menggusur
ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir atau masyarakat bahari lainnya. Ini adalah
perampokan terhadap kedaulatan masyarakat bahari
Ringkasan
Tim Advokasi untuk Demokrasi dari LBH Jakarta , Aprilia Lisa menilai pelbagai suara dan aspirasi
masyarakat sudah diabaikan pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan omnibus law
Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang diketok DPR kemarin.
641
