Page 644 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 644
Sejumlah buruh mengikuti aksi long march di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten,
Selasa, 6 Oktober 2020, menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum
pekerja. (ANTARA FOTO/Fauzan) Krisis Sosial dan Lingkungan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan
Perikanan (KIARA) menyebut Pemerintah dan DPR telah bersama-sama menciptakan krisis sosial
dan krisis lingkungan yang semakin parah melalui pengesahan Undang-undang Omnibus Law
Ciptaker jadi undang-undang.
Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menyebut, Pemerintah dan DPR telah bersama-sama
menciptakan ketidakadilan, bahkan kedua lembaga negara itu telah mengkhianati amanat UUD
1945 yang memberikan mandat, diantaranya untuk menciptakan kesejahteraan bersama serta
mencerdaskan kehidupan berbangsa.
"Melalui Undang-undang ini, Pemerintah dan DPR akan menciptakan ketidakadilan, krisis sosial
dan krisis lingkungan hidup semakin parah," kata Susan melalui rilis yang diterima
CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).
Susan menerangkan bagi kehidupan pesisir, di laut bahkan di pulau-pulau kecil yang tersebar di
Indonesia undang-undang ini menjadi ancaman yang sangat besar. Ia menyatakan para investor
mendapat kemudahan investasi tanpa ada persyaratan sosial, ekologis, dan budaya.
"Dampaknya, kehancuran bagi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin masif
terjadi," tegas Susan.
Seorang buruh ikut melakukan mogok kerja dan berunjuk rasa tolak UU Ciptaker di pabrik tempat
mereka bekerja di kawasan MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat, Selasa, 6 Oktober 2020.
(CNNIndonesia/Safir Makki) Pihaknya pun menduga berkat UU Ciptaker akan terjadi eksploitasi
sumber daya alam di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin masif.
Susan juga menyinggung soal tak dilibatkannya masyarakat bahari yang terdiri dari nelayan
tradisional atau nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam,
pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir yang semakin terancam hidupnya dalam
pembahasan RUU itu.
"UU Cipta Kerja akan terus menggusur ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir atau
masyarakat bahari lainnya. Ini adalah perampokan terhadap kedaulatan masyarakat bahari,"
kata dia.
Untuk itu, Susan mengajak seluruh elemen masyarakat terus melakukan penolakan serta
perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.
(rzr, tst/kid).
643
