Page 640 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 640
Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Khususnya perlindungan bagi pekerja/buruh yang
mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
MENAKER: UU CIPTA KERJA JUSTRU MENAMBAH PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan adanya Undang Undang Cipta
Kerja akan memberikan perlindungan tenga kerja. Sebab spirit dari regulasi ini adalah untuk
memperluas penyediaan lapangan kerja. Bukan malah memperbesar kemungkinan terjadinya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Khususnya perlindungan bagi
pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja. Padahal semangat yang dibangun dalam UU Cipta Kerja ini justru
untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi
pekerja/buruh," ucap Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (6/10).
Ida menuturkan guna memeberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang menghadapi
proses pemutusan hubungan kerja (PHK), UU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara PHK.
"UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," ucapnya.
UU Cipta Kerja mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh selama
PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Hal ini sejakan dengan amanat Putusan MK
No.37/PUU-IX/2011.
"Dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, UU Cipta
Kerja mengatur ketentuan mengenai program JKP yang manfaatnya berupa uang tunai, akses
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja," ucapnya Pemerintah akan melakukan sejumlah
langkah untuk. meyakinkan para buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja. Sebab tujuan utama
adanya regulasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama yaitu
mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan. Khususnya pekerja dan pengusaha
dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga.
"Dialog juga akan melibatkan pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi
urusan ketenagakerjaan di daerah," ucapnya.
Langkah kedua yaitu pemerintah juga segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja
dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan lain di bawahnya. Langkah ini dilakukan
untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak
pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan.
Sebelumnya Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pemerintah harus
mampu menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu menjaga keseimbangan kepentingan buruh
dan pengusaha.
Pemerintah menjaga nilai-nilai konstitusi yakni menjamin kepastian hukum yang Adil terpenuhi.
Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini
jangan sampai melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan," ucapnya.
639
