Page 635 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

g) Bank Tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat.

17. Pada saat ini pasar tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah sebesar 85% untuk
itu perlu penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, dilakukan peningkatan perlindungan kepada
Pekerja, meliputi: a) Negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah
berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program
JKP tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm),
Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tanpa menambah beban iuran dari pekerja
atau pengusaha.

b) Pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital.

c) RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan.

18. Sedangkan bagi Pelaku Usaha akan mendapat manfaat yang mencakup: a) Kemudahan dan
kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko
dan penerapan standar.

b) Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan
meningkatkan daya saing dan produktivitas.

c) Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan
dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.

d) Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan
mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah.

e) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum
remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana pelanggaran administrasi hanya dikenakan
sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan,
Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

Sidang Dewan yang terhormat, 19. Dalam RUU Cipta Kerja, telah pula kita sepakati untuk
membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Pemerintah Pusat yang diharapkan dapat
mengundang investasi dari para Investor, baik dari negara-negara sahabat, lembaga
internasional, maupun korporasi besar, yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang
lebih luas dan optimalisasi pengelolaan aset.

20. Dalam merespons kondisi pelaku usaha saat ini, Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk
menambahkan pengaturan mengenai fasilitas perpajakan yang menyangkut peningkatan
pendanaan investasi melalui penghapusan PPh deviden dalam negeri, sistem teritorial untuk
penghasilan tertentu dari luar negeri, pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola dan
dikembangak Badan Pengelola Keuangan Haji serta lembaga sosial dan keagamaan.

21. RUU Cipta Kerja menegaskan pula peran dan fungsi dari Pemerintah Daerah sebagai bagian
dari Pemerintah Pusat, di mana kewenangan yang telah ada tetap dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan demikian akan
terjadi suatu standar pelayanan yang baik bagi seluruh daerah.

22. RUU Cipta Kerja telah berhasil pula untuk mengatur dan menerapkan Kebijakan 1 Peta (one
map policy), yang dituangkan dalam RTRW dan mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang
pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan,
sehingga ada aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata

634