Page 630 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

d. Sertifikasi halal, dimana dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dan
bagi UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga
Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri; e.
Keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, dimana masyarakat akan dapat
memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, dimana untuk
lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi masyarakat tetap dapat memanfaatkan
hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah; f. Perizinan berusaha untuk kapal
perikanan, akan dilakukan penyederhanaan yang dilakukan melalui satu pintu di KKP dan
Kementerian Perhubungan memberikan dukungan melalui standar keselamatan; g. Perumahan
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah akan mempercepat pembangunan
rumah bagi MBRyang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
(BP3); h. percepatan reformasi agraria, pemerintah akan mempercepat reformasi agraria dan
redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh Bank Tanah; i. kewenangan Pemda tetap
dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI yang pelaksanaannya
disesuaikan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, sehingga akan terjadi suatu standar pelayanan bagi seluruh daerah; j.
Peningkatan perlindungan kepada pekerja, Pemerintah menerapkan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP yang tidak
menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha; k. Persyaratan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK), persaratannya tetap mengikuti aturan dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan RUU
tentang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan; l. kebijakan kemudahan berusaha, untuk semua pelaku usaha, mulai dari
UMKM, Koperasi, sampai usaha besar, serta penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi
melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha; m. kebijakan menerapkan 1 (satu) peta
(one map policy) yang dituangkan dalam RTRW yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata
ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan
hutan, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha; n. pengaturan Tenaga Kerja Asing
(TKA), setiap pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh
Pemerintah Pusat, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA, dan TKA
dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia; dan o. pengaturan mengenai kebijakan
kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi, pelaksanaan invetasi pemerintah pusat dan proyek
strategis nasional, serta pelayanan administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur
birokrasi dalam rangka cipta kerja.

RUU tentang Cipta Kerja hasil pembahasan terdiri dari 15 Bab dan 185 Pasal yang berarti
mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 Pasal dengan sistematika sebagai
berikut: Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III :
Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Bab IV : Ketenagakerjaan Bab V :
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab
VI : Kemudahan Berusaha Bab VII : Dukungan Riset dan Inovasi Bab VIII : Pengadaan Tanah
Bab IX : Kawasan Ekonomi Bab X : Investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis Nasional
Bab XI : Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja Bab XII :
Pengawasan dan Pembinaan Bab XIII : Ketentuan Lain-Lain Bab XIV : Ketentuan Peralihan Bab
XV : Ketentuan Penutup Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, Setelah
melalui pembahasan secara intensif dan mendalam antara Badan Legislasi dengan Pemerintah
dan DPD RI, maka pada tanggal 3 Oktober 2020 Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja
bersama Pemerintah dan DPD RI, Pemerintah dalam hal ini diwakili secara fisik oleh Menteri
Koordinator Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan, sedangkan
8 Menteri lainnya yang ditugaskan sesuai Surat Presiden mengikuti secara virtual.

Rapat Kerja dalam rangka pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasil
pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-
fraksi terhadap hasil pembahasan RUU.

629