Page 629 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan Rancangan
Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bahwa, Badan Legislasi bertugas melakukan pembahasan,
pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan
Musyawarah.
Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, Sesuai dengan penugasan Badan
Musyawarah kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja,
maka Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan Rapat sebanyak 64
kali (2 kali Rapat Kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Timus/Timsin), yang dilakukan
mulai hari Senin s/d minggu (weekend) dari pagi s/d malam (dini hari) bahkan Masa Resespun
tetap melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR.

Meskipun pelaksanaan rapat dilakukan dengan jadwal yang ketat, namun pelaksanaan rapat
tetap mengikuti Protokol Covid-19 dengan ketat, yaitu pembatasan waktu rapat setiap sesi
pembahasan, ruangan rapat selalu dibersihkan dengan penyemprotan/pengasapan disinfektan,
penyinaran dengan sinar UVD dan secara berkala 1 kali dalam seminggu dilakukan swab-test
untuk Anggota Panja, staf, dan Tim Pendukung.

Pelaksanaan Rapat ditengah-tengah Pandemi Covid-19 tentunya juga mengalami katerbatasan,
hambatan, dan kendala yang harus dihadapi, namun berkat dukungan, semangat, dan rasa
tanggungjawab yang tinggi dari seluruh Anggota Baleg (khususnya Anggota Panja) bersama
Pemerintah dan DPD RI hambatan/kendala yang dihadapi dapat dilalui dengan baik.

Adapun terkait dengan hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dapat kami sampaikan
beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode
Omnibus Law yang terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal yang berdampak terhadap 1203 Pasal dari
79 UU terkait dan terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

2. Pembahasan DIM dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara detail, intensif, dan tetap
mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April s/d 3
Oktober 2020.

3. Hal-hal pokok yang mengemuka dan mendapatkan perhatian secara cermat dalam
pembahasan DIM dan selanjutnya disepakati, antara lain terkait dengan: a. Dikeluarkannya 7
UU dari RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU NOmor 20
Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional; UU Noor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran; UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

b. Ditambahkan 4 UU dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo UU Nomor 16 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan Jo UU Nomor 36 Tahun 2008; UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah Jo. UU Nomor 42
Tahun 2009; dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c.
Kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission),
kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); kemudahan dalam
mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) Perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang
mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM;

628