Page 632 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Bapak Cucun Ahmad Syamsurija; F-P.Demokrat: Bapak Edhie Baskoro; F-PKS: Bapak Jazuli
Juwaini; F-PAN: Bapak Ali Taher; F-PPP: Bapak Arsul Sani) Yang kami hormati, Para Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan 1. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke
hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini
kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan
Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).
Berkenaan dengan itu, perkenankan kami menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah untuk
pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat, 2. Pemerintah mengucapkan
terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja - Badan Legislasi
DPR RI, yang telah melaksanakan proses pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai
pandangan, masukan dan saran yang konstruktif.

3. Sebagai pengingat kita bersama, bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
dalam Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih Periode 2019-
2024 tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat
keluar dari jebakan negara berpenghasilan mengengah (middle income trap), dengan adanya
Bonus Demografi yang kita miliki saat ini. Namun tantangan yang terbesar adalah bagaimana
kita mampu menyediakan lapangan kerja. Dengan banyaknya aturan dan regulasi (hyper-
regulasi), kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi, dan untuk
itulah perlunya membentuk UU Cipta Kerja, yang mengubah atau merevisi berbagai UU yang
menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai
instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektifitas birokrasi.

Sidang Dewan yang terhormat

4. Pemerintah telah melakukan kajian terhadap kebijakan yang diperlukan dalam penciptaan
lapangan kerja, serta kebutuhan atas regulasi yang diperlukan, termasuk mengevaluasi berbagai
UU yang perlu dilakukan penyempurnaan. Berdasarkan kajian tersebut, Pemerintah telah
mengidentifikasikan beberapa aspek yang diperlukan dalam cipta kerja, yang dibagi dalam 11
Klaster permasalahan, yaitu: 1) Klaster Penyederhanaan Perizinan, 2) Klaster Persyaratan
Investasi, 3) Klaster Ketenagakerjaan, 4) Klaster Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan
UMK-M dan Perkoperasian, 5) Klaster Kemudahan Berusaha, 6) Klaster Dukungan Riset &
Inovasi, 7) Klaster Administrasi Pemerintahan, 8) Klaster Pengenaan Sanksi, 9) Klaster
Pengadaan Lahan, 10) Klaster Investasi dan Proyek Strategis Nasional, dan 11) Klaster Kawasan
Ekonomi.

5. Klaster-klaster pemasalahan tersebut dipandang akan cukup kuat untuk mendorong
peningkatan investasi, sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap
memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan
perlindungan bagi pekerja atau buruh. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai klaster
permasalahan tersebut, Pemerintah dalam melakukan pengkajian dan penyusunan kebutuhan
regulasi, telah menggunakan metode omnibus law , yaitu suatu metode yang digunakan untuk
mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam UU, atau mengatur ulang beberapa ketentuan
dalam UU, ke dalam satu UU (tematik). Secara praktik, omnibus law telah banyak diterapkan
di berbagai negara, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing,
terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja ( job creation ) serta peningkatan iklim dan
daya saing investasi.

6. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah telah menyusun RUU Cipta Kerja dan telah
menyampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), melalui
631