Page 634 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

pembahasan, tetap menerapkan 3M, dan secara berkala dilakukan swab-test terhadap seluruh
peserta dan pendukung Rapat Panja.
14. Dari hasil kesungguhan dan kerja keras Panja RUU Cipta Kerja, pada tanggal 3 Oktober 2020,
Panja RUU Cipta Kerja telah menyampaikan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Badan
Legislasi DPR RI, yang sekaligus juga penyampaian pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Cipta
Kerja.

15. Kami mencatat beberapa pandangan mini fraksi, yaitu: a) Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi
Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan
setuju atas RUU Cipta Kerja untuk dibahas Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas
RUU Cipta Kerja, dan menyampaikan beberapa catatan pokok, yaitu RUU Cipta Kerja akan
menjadi instrumen upaya untuk pemulihan ekonomi dan tarnsformasi ekonomi kedepan. Kami
menangkap pula harapan dari anggota Panja agar RUU Cipta Kerja dapat mengubah "air mata
penderitaan menjadi air mata kebahagiaan".

b) Adapun Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menyampaikan kebijakan politik Fraksi Demokrat dan
Fraksi PKS untuk menolak RUU Cipta Kerja dengan catatan yang berbeda.

Pentingnya RUU Cipta Kerja untuk merespon kondisi perekonomian terutama akibat dampak
COVID-19 yang berada dalam tahap pemulihan; Konsepsi kewenangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang tetap dalam bingkai pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 18 UUD 1945,
Konsepsi untuk tetap memberikan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja/buruh, Konsepsi
perlindungan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, serta sumber daya alam,
Semua konsepsi tersebut telah dibahas dan disepakati, sehingga menjadi koridor dalam
pembahasan DIM RUU Cipta Kerja. Pada saat keikutsertaan Fraksi Demokrat dalam pembahasan
DIM, kami mencatat keterlibatan aktif Fraksi Demokrat memberikan berbagai pertimbangan dan
masukan yang sebagian dapat diterima oleh Panja.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat, 16. Dalam pembahasan RUU
Cipta Kerja tersebut, kita telah pula menyepakati, bahwa RUU Cipta Kerja ini harus dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk masyarakat, pelaku usaha, dan
pemerintah. Berbagai manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 Pasal dan 15 Bab dalam
RUU Cipta Kerja, antara lain yaitu: a) Dukungan untuk UMKM: Dengan RUU Cipta Kerja pelaku
usaha UMKM dalam proses perizinan cukup hanya melalui pendaftaran.

b) Dukungan untuk Koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal
jumlah 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah,
serta dapat memanfaatkan teknologi.

c) Untuk Sertifikasi Halal: Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan
percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa
Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

d) Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin
(legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk
lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan
hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

e) Untuk Nelayan: yang sebelumnya proses perijinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi
dengan RUU Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

f) Dari sisi Perumahan: backlog perumahan masyarakat dalam RUU Cipta Kerja akan dipercepat
dan diperbanyak pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

633