Page 633 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. Berkenaan dengan
penyampaian RUU Cipta Kerja tersebut, Presiden telah menugaskan kepada Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
mewakil Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR-RI guna mendapatkan persetujuan
bersama.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat, 7. Sebagaimana kita alami
bersama, saat ini kita sedang fokus melakukan upaya untuk penanganan pandemi Covid-19,
yang terjadi secara global dan memberikan dampak yang siginifkan dan fundamental bagi
ekonomi dunia dan perekonomian nasional kita.

8. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, kita telah dihadapkan pada berbagai permasalahan
yang perlu segera diselesaikan, yaitu adanya hiper-regulasi, baik di tingkat pusat maupun
daerah, yang mencapai 43.604 regulasi, daya saing yang masih tertinggal dari beberapa negara
di kawasan ASEAN, masing tingginya jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja/ kerja tidak penuh
yang mencapai 45,8 juta atau 34% dari angkatan kerja, belum penuhnya perlindungan dan
pemberdayaan untuk UMKM dan Koperasi.

9. Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar kepada perekonomian nasional
kita, tetapi juga kepada Pekerja/ Buruh. Untuk itu diperlukan skema perlindungan baru, yang
melengkapi perlindungan yang sudah ada saat ini, yaitu dengan pelaksanaan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan manfaat, yaitu: uang tunai ( cash-benefit ),
pelatihan ( up grading / up skilling ), dan akses informasi pasar kerja. Dengan demikian bagi
Pekerja/ Buruh yang mengalami PHK, akan tertap terlindungi dalam jangka waktu tertentu, dan
dalam mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai.

10. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanganan
Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan, yaitu: tahapan awal melalui
tanggap darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19, tahapan rehabilitasi dan
pemulihan ekonomi yaitu menyeimbangkan antara gas (pemulihan ekonomi) dan rem
(penanganan kesehatan), serta tahapan transformasi ekonomi yang akan didorong oleh RUU
Cipta Kerja.

Sidang Dewan yang terhormat, 11. Dalam Rapat Paripurna ini, perkenanlah kami menyampaikan
catatan mengenai dinamika pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Panja RUU Cipta Kerja, di mana
kami telah mengikuti pembahasan bersama dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sejak
tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan saat ini. Berdasarkan catatan kami, telah dilakukan Rapat
sebanyak 63 kali (Rapat Panja 56 kali, Rapat Tim Mus/ Tim Sin 6 kali, dan 1 kali Rapat Kerja).
Rapat-rapat ini merupakan suatu rangkaian pembahasan yang cukup panjang, di tengah situasi
pandemi Covid-19 yang banyak membatasi aktivitas kita.

12. Pada proses pembahasan tersebut, sangat banyak dinamika yang terjadi, tidak hanya
berkaitan dengan substansi, tetapi juga situasi dan kondisi yang terjadi dalam rapat
pembahasan. Rapat-rapat yang dilakukan pada saat masa reses, rapat pada hari Sabtu/ Minggu
( weekend ) dan sampai malam/ dini hari, pelaksanaan rapat dilakukan dalam kondisi padamnya
listrik di ruangan rapat Baleg. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada
Ketua, para Wakil Ketua, para Ketua Poksi, dan Anggota Panja dan juga ucapan terima kasih
kepada Anggota DPD RI yang terus menerus mengikuti seluruh proses pembahasan.

13. Meskipun pembahasan dilakukan dalam jadwal yang ketat, namun kita semua tetap
mengikuti protokol Covid-19 dengan ketat, antara lain pembatasan waktu rapat untuk setiap sesi
632