Page 638 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Yogyakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Zaenal Arifin
Mochtar menyatakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja perlu diiringi dengan
desakan atau tekanan dari publik secara meluas karena tak sedikit pihak yang dirugikan dari
peraturan tersebut.

"Saya menawarkan bahwa kita harus teriakkan bersama UU ini. Pembangkangan sipil barangkali
atau apa istilahnya, silakan dipikirkan itu," tegas mantan Direktur Pukat FH UGM ini, dalam
konferensi pers virtual, pada Selasa (6/10).

Zaenal menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja merugikan banyak kalangan
masyarakat dan lingkungan, menguntungkan investor, mengabaikan HAM serta terlalu
sentralistik. Tidak sedikit kewenangan pemerintah daerah yang hilang dan menjadi kewenangan
pemerintah pusat.

Menurutnya, desakan publik perlu disampaikan terus-menerus meski tanpa tanda tangan
Presiden Jokowi, RUU tersebut akan otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan di rapat paripurna
DPR.

"Walaupun tidak akan berefek apa-apa karena setelah 30 hari itu tetap akan menjadi UU, tetapi
paling tidak ada pernyataan politik Presiden yang bisa menjadi catatan kuat diproses ketiga
(pengesahan)," tegasnya.
Zaenal mengatakan proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja cacat formil. Sudah
bermasalah sejak penyusunan, pembahasan hingga disahkan di DPR karena tidak melibatkan
partisipasi publik secara maksimal.

Apalagi, draf akhir dari RUU tersebut juga tidak dibagikan kepada anggota DPR usai disahkan di
rapat paripurna.

"Jadi paripurna itu seperti paripurna cek kosong," ujar pakar Hukum Tata Negara ini.

Zaenal mengatakan ada langkah yang bisa diambil untuk menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta
Kerja, yakni dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu bisa dilakukan jika
RUU Omnibus Law sudah resmi diundangkan.

"Pilihan terakhir tentu saja judicial review yang harus dilakukan, karena UU ini secara nyata
menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR berjalan membelakangi partisipasi publik," kata
Zaenal.
Sementara itu, Dekan FH UGM, Sigit Riyanto juga menilai proses penyusunan hingga pengesahan
RUU Cipta Kerja menjadi UU itu mengesampingkan berbagai masukan dari akademisi maupun
para pemangku kebijakan.

"Artinya, deliberasi (musyawarah) dari pembuatan UU yang sekarang kita hadapi ini
menunjukkan ada masalah, dan perlu direspon secara kritis dengan harapan kita bisa
memperbaiki kekurangan yang ada," ucapnya.

(sut/bmw).

637