Page 643 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 643
Aprilia menilai kemarahan yang muncul dari masyarakat menyusul pengesahan UU Cipta Kerja
merupakan hal yang wajar, karena pembuat legislasi telah mengacuhkan pelbagai aspirasi
selama ini.
LBH: RAKYAT KINI DIABAIKAN DPR DAN PEMERINTAH
Jakarta - Tim Advokasi untuk Demokrasi dari LBH Jakarta , Aprilia Lisa menilai pelbagai suara
dan aspirasi masyarakat sudah diabaikan pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan
omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang diketok DPR kemarin.
Aprilia menilai kemarahan yang muncul dari masyarakat menyusul pengesahan UU Cipta Kerja
merupakan hal yang wajar, karena pembuat legislasi telah mengacuhkan pelbagai aspirasi
selama ini.
"Mereka mengacuhkan suara rakyat. Dan marah itu ekspresi ketika mereka sebagai warga
negara yang punya hak. Mereka sebagai warga negara yang harus dibela oleh DPR dan
pemerintah, namun pada saat proses omnibus law dibuang jauh-jauh," kata Aprilia dalam
konferensi pers secara daring, Selasa (6/10).
Aprilia menilai masyarakat yang ingin melaksanakan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja
sudah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, pihaknya berpandangan aparat tak perlu
menghalang-halangi kebebasan hak menyatakan pendapat dari para buruh tersebut.
Lebih lanjut, Ia memandang kelompok buruh dan elemen masyarakat lain sudah mengerti risiko
yang terjadi bila melakukan aksi demonstrasi di tengah pandemi. Namun, Aprilia menyatakan
situasi di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Masyarakat yang menolak, kata dia, pasti memikirkan sesuatu yang lebih luas akan dampak
buruk dari materi UU Ciptaker yang telah disahkan itu.
"Dan mereka pasti berpikir, bagaimana anak saya bisa bersekolah nanti? Bagaimana tanah adat
saya ke depan? Bagaimana agar bumi tetap sehat dan terhindar dari bencana? itu yang bikin
mereka turun ke jalan," kata Aprilia.
Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja KontraS Fatia Maulidiyanti menyatakan DPR
melanggar prinsip HAM dengan tak melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta
Kerja selama ini.
"Itu dilakukan diam-diam dan bertentangan dengan prinsip HAM yang tak pertisipatif. DPR telah
melakukan keputusan dan langkah yang bertentangan dng kepentingan publik dan tak
mewakilkan rakyat sendiri," kata Fatia.
Lebih lanjut, Fatia memandang penyelenggaraan aksi demonstrasi di tengah pandemi
menimbulkan dilema tersendiri. Meskipun demikian, alasan pandemi juga tak dibenarkan bagi
aparat untuk menggugurkan kebebasan publik untuk menyuarakan aspirasinya.
Ia lantas mencontohkan banyak negara-negara lain yang rakyatnya menggelar aksi demonstrasi
di tengah pandemi saat negara mengalami kegentingan mendesak.
"Ini bisa diatasi oleh cara-cara tertentu. Dan tak perlu sampai mengeluarkan telegram oleh
Kapolri untuk melarang buruh berdemonstrasi," kata dia.
Untuk diketahui, Kapolri Jendral Idham Aziz menerbitkan telegram nomor
STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 lalu. Beberapa poin telegram itu meminta
agar jajaran kepolisian tidak mengizinkan kegiatan demo buruh pada 6-8 Oktober 2020.
642
