Page 649 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 649
Judul Buruh Ajukan Judicial Review Bila Presiden Tak Cabut UU Ciptaker
Nama Media sinarharapan.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/hukum/read/24545/buruh_ajukan_judi
cial_review_bila_presiden_tak_cabut_uu_ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 20:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Sunarno (Sekjen Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Selanjutnya yang juga
sedang kita persiapkan itu adalah gugatan hukum, jadi kita akan mengajukan nanti di judicial
review di MK
neutral - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Tidak menutup
kemungkinan bakal melakukan judicial review. Judicial review menjadi penekanan kami saat ini
Ringkasan
Sejumlah organisasi buruh berencana melakukan upaya hukum untuk menolak pengesahan
Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BURUH AJUKAN JUDICIAL REVIEW BILA PRESIDEN TAK CABUT UU CIPTAKER
JAKARTA--Sejumlah organisasi buruh berencana melakukan upaya hukum untuk menolak
pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui gugatan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Sekjen Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengatakan opsi
pengajuan judicial review mungkin ditempuh bila pemerintah tetap menutup mata dan telinga
menolak tuntutan buruh. "Selanjutnya yang juga sedang kita persiapkan itu adalah gugatan
hukum, jadi kita akan mengajukan nanti di judicial review di MK," ujar Sunarno, seperti dikutip
CNNIndonesia.com , Selasa (6/10).
Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI),
Jumisih. "Tidak menutup kemungkinan bakal melakukan judicial review. Judicial review menjadi
penekanan kami saat ini," ujar Jumisih, seperti dikutip Kompas.com , Selasa (6/10).
648
