Page 652 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 652
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan diklaim menarik lebih banyak proyek investasi
asing langsung (FDI) masuk ke Indonesia. Ujungnya akan memberikan lebih banyak
kesejahteraan bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.
BOS BKPM: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TARIK LEBIH BANYAK INVESTASI ASING
, JAKARTA - Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan diklaim menarik lebih banyak proyek
investasi asing langsung (FDI) masuk ke Indonesia. Ujungnya akan memberikan lebih banyak
kesejahteraan bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau indikator investasi memberikan kontribusi sebesar
30,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan II/2020 jika dibandingkan dengan
konsumsi dalam negeri yang mencapai 57,85 persen.
"Investasi dan konsumsi sangat erat kaitannya. Konsumsi terjadi ketika masyarakat memiliki
daya beli dan daya beli dapat tercipta jika masyarakat memiliki kepastian pendapatan.
Penghasilan dapat dipastikan jika ada pekerjaan. Di sinilah investasi memegang peran kunci
dalam menciptakan lapangan kerja," katanya melalui keterangan pers, Selasa (6/10/2020).
Bahlil menjelaskan bahwa sejak 2015, iklim investasi di Indonesia terus membaik. Ini juga
tercatat dalam peringkat kemudahan berbisnis Indonesia.
Kala itu, Indonesia menempati peringkat 114. Kemudian terus meningkat menjadi peringkat 109
pada 2016 dan peringkat 91 pada 2017. Meski berada pada peringkat yang sama, peringkat 73
pada 2018 dan 2019, Indonesia mencatatkan peningkatan skor pada indeks tersebut. Indonesia
mencetak 67,96 pada 2018 dan meningkat menjadi 69,6 pada tahun berikutnya.
"Kami sudah mengalami kemajuan positif, namun masih ada keluhan dari investor. Yang utama
terkait perizinan. Omnibus Law memberikan kepastian kepada investor bahwa izin dapat
diberikan dan dilayani dengan cara yang cepat, mudah, dan pasti," jelasnya.
Bahlil menuturkan bahwa BKPM berkomitmen kuat melayani dan memberikan fasilitas, serta
pengawalan secara end-to-end . Namun investor besar harus mau bekerja sama dengan
perusahaan nasional maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertuang
dalam Omnibus Law.
"Kami berusaha sangat keras untuk melindungi UMKM dan pada saat yang sama akan terjalin
rantai pasokan antara industri besar dan pengusaha kecil di daerah." ucapnya Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa karena omnibus law akan
memudahkan investor asing beroperasi di Indonesia, maka akan lebih banyak lapangan kerja
yang mampu menyerap tenaga kerja dari pasar tenaga kerja.
Dengan terjaminnya kesempatan kerja dan jaminan kerja, maka para pekerja dapat
meningkatkan konsumsi rumah tangganya yang akan berkontribusi pada peningkatan PDB.
Erick menambahkan bahwa sepertiga perekonomian Indonesia digerakkan oleh BUMN yang
mendukung berbagai program strategis. Pada saat yang sama BUMN terbuka untuk kerjasama
dengan pihak swasta dan investor asing.
"Seperti pembicaraan tentang baterai kendaraan listrik (EV) dengan perusahaan dari China,
Jepang, dan Korea Selatan, serta kerja sama dengan perusahaan dari AS tentang gasifikasi
batubara untuk mengurangi impor LPG," katanya..
651
