Page 656 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 656
RENTETAN CACAT FORMIL UU CIPTA KERJA DI MATA FH UGM
Jakarta - Dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar
mengatakan terdapat sejumlah kecacatan formil yang dapat ditelaah pada pembahasan UU
Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Saya harus sampaikan bahwa UU ini dibuat dengan proses formil yang bermasalah, dan
substansi materiil yang masih banyak catatan," katanya melalui konferensi pers daring yang
digelar FH UGM, Selasa (6/10).
Hal tersebut, katanya, dapat ditarik dari beberapa insiden pada pembahasan hingga pengesahan
di Rapat Paripurna. Di antaranya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan
UU.
Pada pembentukan sebuah UU, publik seharusnya mendapatkan risalah atau catatan
pembahasan dari awal sampai akhirnya diputuskan untuk disahkan. Ini untuk membuka ruang
masyarakat turut mengawal pembentukan UU.
Namun hal tersebut tak terjadi pada pembahasan UU Cipta Kerja. Aspirasi masyarakat yang
diterima pun ia diduga dipilah sesuai keinginan pemerintah dan DPR.
"Aspirasi ditutup dan selected , hanya pihak-pihak tertentu yang didengarkan. Menurut saya ini
mirip orang buat skripsi, sudah punya kesimpulan. Hanya cari data yang mendukung saja,
seakan-akan dipilih orang-orang yang didengar," jelasnya.
Kemudian ia juga mempertanyakan sejumlah anggota DPR yang dikatakan tidak menerima draf
final UU ketika mengikuti Rapat Paripurna. Ia menyebut rapat tersebut seolah hanya formalitas.
"Jadi Paripurna hanya kayak Paripurna cek kosong. Yang hanya dilakukan, tapi kemudian draf
tidak dibagikan ke masing-masing anggota. Anggota tidak tahu apa sebenarnya yang harus
dikomentari," ungkapnya.
Zainal mengatakan paska UU Cipta Kerja disahkan, masyarakat tetap harus mengawal poin-poin
di dalamnya. Menurutnya, potensi adanya pasal selipan dimasukan ke dalam UU setelah disahkan
di DPR selalu ada.
Ini belajar dari pengalaman pembentukan dan perubahan UU yang selama ini terjadi. Ketika DPR
menyampaikan draf UU kepada pemerintah untuk diperbaiki secara teknis, terkadang ada
perbaikan yang dilakukan bisa melebihi yang seharusnya.
"UU Pemilu misalnya yang kita lihat kita kawal, terjadi penambahan-penambahan itu. Dengan
ketiadaan tidak dibaginya risalah, draf, kontrolnya akan jadi sulit," ujarnya.
Pada tahapan ini, ia mengakui tidak ada jalan lain untuk menggagalkan Omnibus Law kecuali
dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurutnya tekanan publik dapat
memberi dorongan kepada Presiden Joko Widodo.
Jika publik terus menyuarakan pendapatnya terkait UU Cipta Kerja, Zainal berharap Jokowi akan
mempertimbangkan menandatangani dokumen tersebut. Meskipun secara keseluruhan hal itu
tak berdampak banyak, karena UU akan tetap berlaku 30 hari setelahnya.
Menambahkan, Departemen Hukum Perdata Bagian Ketenagakerjaan UGM Nabila Risfa Zatti
mengatakan pihaknya menemukan sejumlah pasal ambigu pada UU Cipta Kerja. Beberapa pasal
dinilai berpotensi menggagalkan tujuan pemerintah menyederhanakan kebijakan dalam rangka
mendongkrak investasi.
655
