Page 653 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 653
Judul Tanpa UU Cipta Kerja pun, Lebih 50 Persen Perusahaan di Kota
Tasikmalaya Belum Penuhi Hak Pekerja
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01806391/tanpa-uu-
cipta-kerja-pun-lebih-50-persen-perusahaan-di-kota-tasikmalaya-
belum-penuhi-hak-pekerja
Jurnalis Asep M Saefuloh
Tanggal 2020-10-06 20:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Yuhendra Effendi (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Masalah tenaga kerja itu
bukan hanya upah. Misalnya satu perusahaan membayar upah sesuai, tapi tak ada jaminan
sosial, jam kerja yang tidak sesuai, tunjangan yang dihilangkan dan yang lainnya. Sehingga
sekitar 60-70 persen SPSI menilai masih melakukan pelanggaran
negative - Yuhendra Effendi (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Masih banyak teman-
teman kita di perusahan yang mendapat upah jauh di bawah umk. Pemerintah tahu, tapi tidak
ada perubahan
negative - Rahmat Mahmuda (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya) Kalau dulu kan di
tingkat kota ada, jadi kalau ada masalah bisa langsung tertangani dengan cepat. Mungkin
masalah koordinasi saja
positive - Rahmat Mahmuda (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya) Tadi juga ada
pengawas, intinya mereka siap 24 jam kalau ada aduan
negative - Rahmat Mahmuda (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya) Sanksi pidana itu
bisa diterapkan kalau ada perusahan yang melanggar. Pengawas itu ada di penyidik. Kalau ada
laporan juga kita sampaikan ke pengawas
negative - Rahmat Mahmuda (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya) Itu kan sudah
disahkan, tapi menurut saya masih ada celah melalui peraturan pemerintah. Jadi nanti bisa saja
dalam penerapannya secara teknis bisa diatur melalui peraturan pemerintah.Itu akan kita
usulkan
Ringkasan
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tasikmalaya menilai, masih banyak perusahaan
di Kota Tasikmalaya yang nakal atau belum memenuhi hak para pekerjanya secara penuh.
652
