Page 720 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 720

Ringkasan

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani angkat bicara terkait
              dengan pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR pada Senin kemarin, (5/10/2020).

              Andi  mengatakan  sejak  awal  pihaknya  konsisten  menolak  RUU  Cipta  Kerja  yang  kini  telah
              menjadi undang-undang.  Ia membantah telah ditawari jabatan oleh Presiden pada pertemuan
              tersebut. Termasuk jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ia justru berjuang untuk menunda
              pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.



              BERTEMU PRESIDEN DI HARI PENGESAHAN UU CIPTA KERJA, ANDI GANI BANTAH
              DITAWARI POSISI WAKIL MENTERI

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani angkat bicara terkait
              dengan pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR pada Senin kemarin, (5/10/2020).

              Andi  mengatakan  sejak  awal  pihaknya  konsisten  menolak  RUU  Cipta  Kerja  yang  kini  telah
              menjadi undang-undang.

              "KSPSI di bawah kepemimpinan Andi Gani dari awal sudah sangat-sangat konsisten menolak
              Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Andi kepada wartawan, Selasa,
              (6/10/2020).

              Andi mengatakan sekarang ini telah timbul isu liar mengenai pertemuannya dengan Presiden di
              hari pengesahan RUU yang menuai kontroversi tersebut.

              Untuk diketahui Presiden KSPSI Andi Gani dan Presiden KSPI Said Iqbal bertemu dengan Presiden
              di Istana Kepresidenan Jakarta menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang
              kemarin.

              "Pertemuan dengan Presiden kemarin banyak menuai isu-isu liar. Saya dan Said Iqbal berjuang
              di titik-titik akhir sebagaimana yang kami lakukan pada bulan April lalu. Bulan April kan akhirnya
              Presiden menunda pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR," katanya.

              Ia membantah telah ditawari jabatan oleh Presiden pada pertemuan tersebut. Termasuk jabatan
              Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ia justru berjuang untuk menunda pengesahan RUU tersebut
              menjadi undang-undang.

              "Tidak ada tuh yang namanya pembahasan pemberian-pemberian jabatan, apalagi Wamen dan
              lain-lain.  Sejak  awal  pemerintahan    Jokowi    -Ma'ruf  Amin  terbentuk  saja,  Andi  Gani  sudah
              ditawarkan masuk Kabinet, tapi menolak. Karena saya memilih di KSPSI dan juga saat ini masih
              menjabat Preskom BUMN PP. Jadi kalau ada berita soal itu sangat tidak benar. Tidak ada sama
              sekali pembahasan soal wamen," katanya.

              Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Presiden membahas RUU Cipta Kerja. Karena ternyata
              kemudian RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang maka ia membentuk tim hukum untuk
              menggugat Undang-undang tersebut ke MK.

              "Kedua kami menyampaikan hal yang sama tentang RUU Cipta Kerja ini. Tapi situasi politiknya
              kan berbeda ternyata bahwa akhirnya disahkanlah RUU Cipta Kerja jadi UU. Lalu langkah kita
              apa? Pertama kami dari KSPSI sudah membentuk tim hukum untuk menggugat (UU Cipta Kerja)
              ke MK sambil menunggu penomoran dari UU tersebut," pungkasnya.

              Dipanggil  presiden    Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  memanggil  pimpinan  serikat  pekerja  ke
              Istana, terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
                                                           719
   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725