Page 715 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 715
melibatkan kalangan pengusaha untuk membuat draft RUU Cipta Kerja ini, hingga diserahkan ke
DPR.
"Padahal Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam
proses pembuatan suatu undang-undang, namun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja,
masyarakat tidak dilibatkan," katanya.
Akibat tidak dilibatkannya masyarakat, banyak isi pasal UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.
Misalnya tentang status kontrak, pemberlakukan UMP, pesangon, dimudahkannya tenaga kerja
asing, dan lain-lain. "Kami menilai seluruh material UU Cipta Kerja merupakan bentuk
pelanggaran terhadap hak konstitusi buruh dan keluarganya," katanya.
(Lihat videonya: Sepi Wisatawan Akibat Pandemi, Pariwisata Bali Kian Terpuruk) Saepul
menegaskan, untuk itu KRPI akan menempuh jalur perlawanan dengan mengajukan judicial
review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh isi klaster ketenagakerjaan di UU
Cipta Kerja. KRPI pun berharap seluruh komponen gerakan Serikat Pekerja di Indonesia kompak
menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat pekerja ini.
(ysw).
714
