Page 714 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 714
Judul Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Akan Terus Melakukan Perlawanan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/187850/12/tolak-uu-cipta-kerja-
buruh-akan-terus-melakukan-perlawanan-1601986248
Jurnalis Yudi Setyowibowo
Tanggal 2020-10-06 19:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Saepul Tavip (Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia) Pemerintah mengabaikan
Undang-undang untuk menyusun draft unang-undang
negative - Saepul Tavip (Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia) Padahal Pasal 96 UU No.
12 tahun 2011 mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu
undang-undang, namun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, masyarakat tidak dilibatkan
negative - Saepul Tavip (Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia) Kami menilai seluruh
material UU Cipta Kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusi buruh dan
keluarganya
Ringkasan
Buruh bereaksi keras dengan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh DPR
RI. Selain melakukan mogok nasional, buruh juga akan menempuh jalur hukum melalui judicial
review ke MK mengenai seluruh isi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.
TOLAK UU CIPTA KERJA, BURUH AKAN TERUS MELAKUKAN PERLAWANAN
- Buruh bereaksi keras dengan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh
DPR RI. Selain melakukan mogok nasional, buruh juga akan menempuh jalur hukum melalui
judicial review ke MK mengenai seluruh isi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.
Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Saepul Tavip mengatakan, sejak rencana
pembuatan RUU Cipta Kerja hingga menjadi undang-undang, pemerintah tidak terbuka kepada
rakyat. "Pemerintah mengabaikan Undang-undang untuk menyusun draft unang-undang,"
katanya melalui siaran persnya, Selasa (6/10/2020).
Dari sisi formil, lanjutnya, sejak diumumkan rencana pembuatan UU Cipta Kerja dengan metode
Omnibus Law, Pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat. Pemerintah hanya
713
