Page 717 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 717
Ringkasan
Ratusan buruh di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) secara serentak menggelar aksi penolakan atas
disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Selasa (6/10). Salah satu lokasi
digelarnya aksi adalah di depan Gedung DPRD Jatim.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Surabaya Dendy Prayitno mendorong Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja
BURUH JATIM GELORAKAN PENOLAKAN UU CIPTA KERJA
SURABAYA -- Ratusan buruh di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) secara serentak menggelar aksi
penolakan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Selasa (6/10). Salah
satu lokasi digelarnya aksi adalah di depan Gedung DPRD Jatim.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Surabaya Dendy Prayitno mendorong Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja.
"Tuntutan hari ini agar Presiden Jokowi membuat Perppu mencabut UU Omnibus Law, yang
meresahkan dan merugikan rakyat pada umumnya," kata Dendy, Selasa.
Dendy menganggap, DPR RI terlalu cepat mengesahkan UU bermasalah tersebut. Maka dari itu,
Dendy berharap DPRD Jatim bisa menyampaikan aspirasi buruh ke DPR RI dan pemerintah
pusat, terkait penolakan UU Cipta Kerja "Kita ingin menyampaikan aspirasi supaya didengar
jajaran DPRD Jawa Timur. Karena begitu cepatnya DPR RI, tanggal 5 kemarin diketok," ujarnya.
Dendy memegaskan, gelombang aksi akan terus digelorakan para buruh, yang puncaknya
dilaksanakan pada 8 Oktober 2020. "Tanggal 8 insyaallah akan seluruh pekerja akan hadir di
sini, jumlahnya ribuan. Masyarakat yang berani menyampaikan benar adalah benar, salah adalah
salah, mari tanggal 8 kita sampaikan serentak," kata dia.
Sementara itu, ratusan buruh di kawasan Ngoro Industrial Park Mojokerto, menggelar aksi
mogok kerja di depan pabrik masing-masing dalam upaya memprotes disahkannya UU Cipta
Kerja. Salah seorang aktivis buruh, Munawaroh mengatakan, mogok kerja akan berlangsung
hingga tiga hari ke depan. Seluruh buruh akan berhenti beraktivitas dari pukul 07.00 WIB hingga
pukul 09.00 WIB.
"Ini merupakan bentuk protes kami. Kami juga sudah menyampaikan ini kepada perusahaan,"
kata Munawaroh.
Tak hanya aksi mogok, beberapa perwakilan buruh juga direncanakan akan turun ke jalan pada
puncak aksi yang diagendakan digelar 8 Oktober 2020. Mereka akan bergabung dengan elemen
buruh lainnya untuk berunjuk rasa di Surabaya.
"Kami sebagai perempuan tidak ingin hak kami dihilangkan, seperti hak cuti melahirkan. Karena
itu, kami semua sepakat dengan penolakan ini," ujarnya.
Sementara itu, di Sidoarjo ratusan buruh juga turun ke jalan. Mereka menggelar aksi demonstrasi
dengan tuntutan yang sama. Menggunakan mobil komando, ratusan buruh dari berbagai elemen
ini bergerak menuju Dinas Tenaga Kerja dan DPRD Sidoarjo.
In Picture: Aksi Buruh Blokir Jalan di Kabupaten Bandung Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa
Timur Hartoyo mendorong agar para buruh melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi
(MK) untuk membatalkan UU yang dinilai menyengsarakan para pekerja tersebut. Meski UU
716
