Page 712 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 712
Judul Pembahasan JKP di UU Ciptaker, Pelaku Usaha & SP Belum Dilibatkan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201006/12/1301551/pembahasan-
jkp-di-uu-ciptaker-pelaku-usaha-sp-belum-dilibatkan
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2020-10-06 19:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Irvansyah (Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar-Lembaga BP
Jamsostek) Jadi, untuk skema, mekanisme, besaran, serta urusan pendanaan masih dalam
proses pembahasan dengan kementerian terkait
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Terserah mau
bentuknya bagaimana, mau formulanya bagaimana. Pokoknya, tidak ada penambahan beban
iuran. Itu kesepakatannya antara pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengajak pemangku kepentingan sektor
ketenagakerjaan, baik pelaku usaha maupun serikat buruh agar duduk bersama untuk
menyempurnakan kembali PP-nya
Ringkasan
Pemerintah telah mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan penerapan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Namun, pembahasan untuk
skema turunannya belum diketahui kapan akan rampung.
Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar-Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh
Banja mengatakan proses pembahasan skema JKP dalam UU Ciptaker masih berlangsung.
Dalam prosesnya, sejumlah pokok bahasan utama yang dibahas mengenai skema, mekanisme,
besaran, serta urusan pendanaan.
PEMBAHASAN JKP DI UU CIPTAKER, PELAKU USAHA & SP BELUM DILIBATKAN
Pemerintah telah mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan penerapan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Namun, pembahasan untuk
skema turunannya belum diketahui kapan akan rampung.
711
