Page 711 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 711
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani angkat bicara terkait
dengan pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR pada
Senin kemarin, (5/10/2020). Andi Gani mengatakan, sejak awal pihaknya konsisten menolak
RUU Cipta Kerja yang kini telah menjadi undang-undang.
MENDADAK DIPANGGIL ISTANA DAN BERTEMU JOKOWI, TOKOH BURUH INI
BANTAH DITAWARI KURSI WAKIL MENTERI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani angkat bicara terkait
dengan pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR pada
Senin kemarin, (5/10/2020).
Andi Gani mengatakan, sejak awal pihaknya konsisten menolak RUU Cipta Kerja yang kini telah
menjadi undang-undang.
"KSPSI di bawah kepemimpinan Andi Gani dari awal sudah sangat-sangat konsisten menolak
Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Andi kepada wartawan, Selasa,
(6/10/2020).
Andi mengatakan saat ini muncul isu liar mengenai pertemuannya dengan Presiden di hari
pengesahan RUU yang menuai kontroversi tersebut .
Presiden KSPSI Andi Gani dan Presiden KSPI Said Iqbal bertemu dengan Presiden di Istana
Kepresidenan Jakarta menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang kemarin.
"Pertemuan dengan Presiden kemarin banyak menuai isu-isu liar. Saya dan Said Iqbal berjuang
di titik-titik akhir sebagaimana yang kami lakukan pada bulan April lalu. Bulan April kan akhirnya
Presiden menunda pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR," katanya.
Ia membantah telah ditawari jabatan oleh Presiden pada pertemuan tersebut. Termasuk jabatan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ia justru berjuang untuk menunda pengesahan RUU tersebut
menjadi undang-undang.
"Tidak ada tuh yang namanya pembahasan pemberian-pemberian jabatan, apalagi Wamen dan
lain-lain. Sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terbentuk saja, Andi Gani sudah
ditawarkan masuk Kabinet, tapi menolak. Karena saya memilih di KSPSI dan juga saat ini masih
menjabat Preskom BUMN PP." "Jadi kalau ada berita soal itu sangat tidak benar. Tidak ada sama
sekali pembahasan soal wamen," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Presiden membahas RUU Cipta Kerja. Karena ternyata
kemudian RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang maka ia membentuk tim hukum untuk
menggugat Undang-undang tersebut ke MK.
"Kedua kami menyampaikan hal yang sama tentang RUU Cipta Kerja ini. Tapi situasi politiknya
kan berbeda ternyata bahwa akhirnya disahkanlah RUU Cipta Kerja jadi UU. Lalu langkah kita
apa? Pertama kami dari KSPSI sudah membentuk tim hukum untuk menggugat (UU Cipta Kerja)
ke MK sambil menunggu penomoran dari UU tersebut," pungkasnya..
710
