Page 718 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 718
tersebut sudah disahkan, namun menurutnya belum final. Masih ada upaya lain yang bisa
ditempuh.
"Ini belum selesai, belum final masih ada upaya bisa Perppu dan MK. Mudah mudahan bisa
diterima dan ada kajian saya bisa menyampaikan," kata Hartoyo.
Hartoyo mengatakan, pihaknya akan membahas keberatan para buruh itu bersama komisi E
DPRD Jatim lainnya. Menurut dia, meski sudah digedok menjadi UU, aturan Cipta Kerja atau
Omnibus Law belum tentu bisa diterapkan.
"Nasi sudah menjadi bubur tapi buburnya kering jadi masih bisa jadi nasi lagi. Artinya apa itu
masih ada harapan dan ada sebagian undang-undang tidak bisa diterapkan walaupun sudah di
gedok berupa undang-undang tapi diterapkan di bawah belum tentu bisa atau nyantol dari 34
provinsi," ujar Hartoyo.
Hartoyo menyatakan, untuk mewujudkan realisasi judicial review tersebut, dalam waktu dekat
pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak. Koordinasi yang dilakukan utamanya terkait
untuk pengajuan judicial review .
"Dan yang terpenting, adalah Partai Demokrat bersama rakyat dan buruh telah berkoalisi
bersama menolak adanya Omnibus Law," kata dia.
717
