Page 42 - MPOWER Volume 1 - 2023
P. 42

CATATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN






                     Fleksibilitas




                     Hukum












                     Pereddi Sihombing,S.H.,M.H.,C.L.A.
                     Biro Hukum Kemnaker, Analis Hukum
                     Ahli Pertama selaku Subkoordinator
                     Advokasi Hukum

















               Secara teori dan prinsip, hukum perlu menyesuaikan diri dengan perubahan
               zaman dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini pada umumnya dikenal sebagai
               prinsip fleksibilitas hukum atau fleksibilitas dalam hukum.








                       ALAM banyak sistem hukum, ada mekanisme   Padahal  tidak,  UU  Cipta  Kerja  hadir  untuk  pening-
                       yang memungkinkan perubahan dan adaptasi   katan pelindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh,
                       hukum. Seperti proses legislatif, yudisial, dan   merespon perubahan jaman di saat undang-undang
               Dmekanisme revisi undang-undang. Melalui        sektor  yang belum mendukung  terwujudnya sinkron-
               proses tersebut, hukum dapat mengikuti perkembang-  isasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga
               an zaman dan menjawab perubahan dalam masyara-  diperlukan  terobosan  hukum  yang  dapat  menyele-
               kat, bahkan lingkungan global.                  saikan berbagai permasalahan secara komprehensif.
                  Prinsip  fleksibilitas hukum menjadi dasar bagi ke-  UU Cipta Kerja mengandung beberapa aspek  yang
               tahanan dan relevansi sistem hukum dalam menangani   dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memberi-
               isu-isu yang terus berkembang sesuai dengan zaman-  kan pelindungan bagi pekerja/buruh di Indonesia. Na-
               nya. Prinsip hukum ini sangat relevan jika dikaitkan de-  mun, perlu dicatat bahwa pandangan ini dapat bervari-
               ngan UU Ketenagakerjaan, yang disahkan pada tahun   asi tergantung pada perspektif dan penafsiran individu
               2003 lalu.                                      itu sendiri. Dalam pandangan penulis, setidaknya pers-
                  Lahirnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja untuk me-  pektif dan penafsiran harus berbasis pada data capaian
               nyesuaikan per ubahan zaman dan kebutuhan masyara-  pasca terbitnya UU Cipta Kerja.
               kat kekinian. Sayangnya, banyak yang menolak. Mereka   Dampak sosial dari UU Cipta Kerja di Indonesia
               khawatir bahwa undang-undang ini dapat memberikan   telah menjadi topik yang sangat menarik diperdebat-
               dampak buruk bagi hak-hak pekerja/buruh di Indonesia.   kan. Dampak tersebut mencakup sejumlah aspek yang


               42  MPOWER Edisi semester I-2023
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47